Tambah Wawasan dan Kemampuan Penglola BPP, DPTPH Gelar Rakor BPP

ist

SAMARINDA – Program pembangunan pertanian dalam arti luas sudah menjadi ketetapan pemerintah baik pemerintah pusat secara nasional maupun provinsi serta kabupaten dan kota guna memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) utamanya di setiap kecamatan di tiap daerah sudah harus berperan optimal dan pemerintah daerah wajib mendukung pengembangan wadah para pendamping petani tersebut.

Hal itu ditegaakan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim H Ibrahim saat mewakili Gubernur Kaltim membuka Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Petugas se-Kaltim Tahun 2019. Kegiatan selama tiga hari (31 Maret - 2 April ) diikuti 202 peserta dilaksanakan di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Senin (1/4/2019).

"BPP yang andal, apabila memiliki kapasitas mengembangkan kemandirian petani. Sehingga mampu mengolah usaha taninya secara produktif, efektif dan efesien serta berdayasaing," kata Ibrahim.

Ibrahim berharap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sisten penyuluhan pertanian sangat diperlukan. "Khususnya dalam mendukung percepatan proses penyuluhan pertanian di berbagai tingkatan," ujar Ibrahim.

Menurut dia, BPP di kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian di pedesaan. Sekaligus garda terdepan pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian di lapangan. "Dalam wadahnya (BPP/BP3K) itu para penyuluh selaku pendamping pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan melaksanakan penyuluhan. Berdasarkan program penyuluhan dan menyediakan maupun menyebarkan informasi teknologi, saran produksi, pembiayaan dan pasar," ungkapnya.

Rakor digagas UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM menghadirkan narasumber BPTP,  POMI dan BPPSDM. Rakor bertema Pemanfaatan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian Untuk Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian. (yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation