Tampung Aspirasi Penolakan Kenaikan Harga BBM

Wagub Temui Perwakilan Pendemo


SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan Pemprov sebagai pelaksana pembangunan dan roda pemerintahan di daerah menghormati segala keputusan yang di buat Pemerintah Pusat. Termasuk kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 yang dinilai banyak kalangan sangat merugikan masyarakat.
“Apa yang diputuskan oleh pusat, maka Pemda harus melaksanakan dan mengamankan kebijakan itu dengan dukungan seluruh aparat. Pemerintah itu satu kata. Meskipun di era otonomi daerah ada hal kewenangan yang diberikan pusat ke daerah, namun terkait hal seperti ini adalah kewajiban bagi daerah untuk mengawalnya,” ujar Farid saat menerima perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kaltim, di ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (19/6).
Menurut Farid, merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik melalui Pemprov maupun DPRD, seperti halnya yang dilakukan IMM Kaltim yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim terkait penolakan kenaikan harga BBM.
“Ada Pemprov dan DPRD Kaltim, yang keduanya bisa berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus berkewajiban untuk mendengarkan dan menyerap serta menyalurkan aspirasi itu hingga kepada  Presiden atau DPR jika itu memang layak untuk disampaikan,” jelasnya.
Farid mengungkapkan menemui perwakilan pendemo merupakan bagian dari tugas sebagai wakil kepala daerah. Untuk itu, dirinya berharap perwakilan pendemo maupun seluruh masyarakat hendaknya dapat mencermati apa yang sudah menjadi perdebatan selama ini, yaitu alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
Namun, dirinya memberikan apresiasi tinggi dan menghargai sikap-sikap kritis yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini, sambung dia, dapat menjadi semacam masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya.
Terkait dengan permintaan mahasiswa yang tergabung dalam IMM agar kuota BBM Kaltim dapat ditingkatkan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, Farid menilai hal itu juga yang terus diperjuangkan Pemprov Kaltim bersama Kalteng, Kalbar dan Kalsel.
“Ketika kuota BBM Kalimantan dikurangi sekitar tujuh  persen dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu yang lalu. Kita mempertanyakan hal tersebut, karena kuota BBM Kalimantan adalah yang terbesar terkena pemangkasan tersebut. Kita akan terus perjuangkan penambahan kuota, diiringi dengan pengawasan dalam distribusi kepada masyarakat,” jelasnya.
Farid berpesan agar seluruh mahasiswa yang tergabung dalam IMM dapat melakukan aksi demonstrasi dengan santun dan tertib serta tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan kepentingan umum. (her/hmsprov).

///Foto : Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy saat menerima sejumlah perwakilan pengunjukrasa yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.(fajar/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait