Tenaga Non PNS Pemprov Diusulkan Mengisi Pegawai IKN

Dok.humaskaltim

SAMARINDA – Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Dr H Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, memberikan perhatian luar biasa kepada pegawai dilingkungannya baik PNS maupun Non PNS. 

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin. Pria yang akrab disapa Ivan ini juga menyebut komitmen tinggi dari kedua pemimpin Benua Etam ini dalam memajukan pembangunan dan roda perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, lanjut Ivan, gubernur sudah memikirkan saat pemindahan ibu kota negara (IKN). Seiring berpindahnya ratusan ribu PNS dari pusat ke Kaltim. Besar harapan, tenaga non PNS di Pemprov Kaltim dapat mengisi kekurangan pegawai IKN (pegawai pusat maupun provinsi baru IKN).

“Gubernur berkeinginan mengusulkan ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar rekrutmen pegawai IKN nanti, bisa di isi tenaga kontrak (outsourcing). Karena tenaga outsourcing yang kita miliki sekarang ini bisa diandalkan dan memiliki kemampuan serta kompetensi sesuai bidangnya masing-masing,” kata Ivan..

Untuk ketentuan dan apa saja syaratnya menjadi pegawai, Pemprov Kaltim menyerahkan kepada Kementerian PAN-RB, khususnya syarat usia yang bisa ditempatkan di berbagai kementerian/lembaga hingga provinsi baru di IKN.

“Kita hanya mengusulkan bagaimana caranya agar tenaga kontrak atau outsourcing bisa diangkat dan ditempatkan menjadi pegawai IKN,” tandas Ivan.

Diketahui, awal 2020 ini pegawai non PNS lingkup Pemprov Kaltim telah mendapatkan perhatian Gubernur Isran Noor. Dimana, seluruh pegawai kontrak (outsourcing) mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, serta jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.(mar/her/yans/humasprovkaltim).

Berita Terkait