Pemprov Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim
SAMARINDA–Pemprov Kaltim menyambut baik terhadap kritik, saran dan masukan serta pertanyaan dalam kerangka perbaikan pembangunan Kaltim ke depan yang tertuang dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan RAPBD Kaltim 2015, yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim, Jumat (8/8).
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal pada Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim dengan agenda Tanggapan/Jawaban Pemprov Kaltim atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2015, di Gedung DPRD Kaltim, Senin (11/8).
“Dengan adanya jawaban/tanggapan dari pemerintah daerah ini, diharapkan lebih memberikan kejelasan terhadap berbagai macam substansi yang disampaikan melalui pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, sekaligus penyempurnaan terhadap langkah kebijakan yang berlandaskan prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanah rakyat Kaltim, khususnya dalam penyusunan RAPBD Kaltim 2015,” kata Mukmin.
Dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan dihadiri sekitar 27 anggota Dewan yang terhormat, Wagub Mukmin Faisyal bergantian dengan Asisten Administrasi Setprov Kaltim Dr Meiliana membacakan jawaban/tanggapan Pemprov terhadap pemandangan umum dari delapan fraksi di DPRD Kaltim.
Kedelapan fraksi tersebut, yakni Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi PPP, Fraksi Hanura-PDS dan Fraksi Patriot Bintang Demokrasi.
Salah satu yang menjadi sorotan beberapa fraksi adalah penurunan anggaran belanja daerah pada RAPBD Kaltim 2015, yakni Rp9,32 triliun atau turun sekitar Rp2,89 triliun (23,66 persen) dari pendapatan daerah APBD Kaltim 2014 setelah perubahan Rp12,21 triliun.
Selain itu, Fraksi Partai Golongan Karya meminta kepada Pemprov Kaltim agar dalam melakukan Penyusunan RAPBD 2015 harus memerhatikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana telah diidentifikasi pada RKPD, KUA dan PPAS 2015. Terutama untuk program-program prioritas yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Kemudian, yang menjadi sorotan dari fraksi lain, diantaranya tentang kelanjutan pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
“Penurunan anggaran tidak menghalangi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, khususnya untuk program pembangunan pro rakyat yang menjadi prioritas, yang bertujuan untuk menyamaratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kaltim,” pungkasnya. (her/sul/hmsprov)
//Foto: JAWABAN PEMPROV. Wagub Kaltim H Mukmin Faisyal menyalami anggota DPRD Kaltim. (heru/humasprov kaltim)
03 April 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Februari 2019 Jam 20:59:34
Pembangunan
08 Agustus 2018 Jam 19:11:10
Pembangunan
28 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Juni 2019 Jam 22:04:10
Pembangunan
19 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:53:52
Agama
17 April 2021 Jam 19:49:03
Sosialisasi Masyarakat
17 April 2021 Jam 19:47:54
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 April 2021 Jam 19:43:34
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
12 Desember 2019 Jam 16:26:25
Kegiatan Silaturahmi
10 Mei 2020 Jam 11:20:55
Kolom Minggu
06 April 2020 Jam 19:27:20
Kesehatan
10 Juni 2016 Jam 00:00:00
Investasi
08 April 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan