Terkait defisit anggaran daerah

 

PNS dan Non PNS Diminta Tidak Khawatir

SAMARINDA - Menurunnya alokasi APBD Kaltim yang diantaranya disebabkan oleh perlambatan ekonomi global menyebabkan daerah harus mengencangkan  ikat pinggang. Penghematan atau efisiensi anggaran menjadi satu keharusan agar proses pembangunan tetap dapat dilanjutkan. Diantara alternatif yang mengemuka adalah penghematan belanja tenaga kontrak dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

Dampak penurunan APBD benar-benar dirasakan tahun ini. Tiga tahun sebelumnya kondisi keuangan Kaltim sangat mendukung untuk menyelesaikan belanja anggaran sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018. Misal, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.

APBD Kaltim tiga tahun terakhir sebagai berikut, APBD murni dan perubahan 2013 sebesar Rp15,139 triliun dan terealisasi Rp14,830 triliun. Selanjutnya 2014 sebesar Rp12,242 triliun terealisasi Rp12,336 triliun dan pada 2015 Rp11,534 triliun terealisasi mencapai Rp10,502 triliun. Sementara APBD murni dan perubahan 2016 awalnya dipatok Rp11,096 triliun turun menjadi Rp7,58 triliun.

Mencermati kondisi tersebut, Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman meminta para PNS dan non PNS di lingkup Pemprov Kaltim tidak terlalu khawatir terkait rencana penghematan belanja tenaga kontrak dan TPP. Menurut Fatur, kedua alternatif penghematan itu adalah langkah terakhir yang akan dilakukan Pemprov Kaltim.

“Penghematan terhadap belanja tenaga kontrak dan penurunan TPP dimungkinkan, tetapi itu alternatif terakhir. Saat ini pemerintah daerah melihat kembali anggaran pengeluaran atau belanja daerah dari masing-masing SKPD. Apakah penghematan dilakukan untuk belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak (BBM), listrik, air dan lainnya. Intinya, target RPJMD harus optimis bisa dicapai,” kata Fatur Rahman di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/9).

Penurunan APBD yang dialami Kaltim dalam beberapa tahun terakhir ini sudah seharusnya lebih mengingatkan daerah ini bahwa, Kaltim tidak mungkin terus mengandalkan pendapatan yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat atau berharap terlampau besar dari aliran penerimaan sumber daya alam tak terbarukan. 

“Kita harus putar otak untuk mencari sumber-sumber penerimaan lain agar target RPJMD tetap tercapai," tegasnya. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait