Terkait Pembangunan Masjid Pemprov Kaltim, Gubernur : Tidak Ada Aparat Menangkapi Masyarakat

SAMARINDA – Tegas Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyatakan tidak ada aparat keamanan baik kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menangkapi warga terkait pembangunan masjid Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Tidak benar itu. Tidak ada polisi menangkapi masyarakat. Mereka melaksanakan tugas untuk mengamankan kegiatan pembangunan masjid. Nah, yang diamankan itu orang yang ingin mengganggu proyek pembangunan masjid,” kata Awang Faroek, Jumat (24/8).

Menurut dia, keberadaan polisi didukung Satpol PP memang atas permintaan Pemprov guna mengamankan pelaksanaan kegiatan pembangunan masjid tersebut.

Awang mengungkapkan mengapa pihak kepolisian mengambil tindakan tegas dengan melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang mengaku masyarakat sekitar proyek.

Sebab lanjutnya, mereka sudah melakukan teror terhadap kegiatan dan pekerja proyek dengan  mengancam para pekerja yang melakukan aktifitas kerja.

Menurut Awang tidak salah jika  pihak keamanan atau polisi mengambil tindakan untuk mengamankan proyek pemerintah sekaligus memberikan rasa aman bagi pekerja.

“Jujur saja saya sampaikan. Mereka itu (peneror) sampai mendatangi dan mencari-cari tempat kost para pekerja sehingga banyak yang takut tidak berani bekerja,” ungkap Awang.  

Padahal, pembangunan masjid itu sudah atas persetujuan legislatif dan pembicaraan dengan FKUB Kota Samarinda.

Termasuk surat rekomendasi atau ijin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkot Samarinda sebagai landasan pelaksanaan bangunan sudah berproses dan sudah didukung dengan persyaratan yang dipersyaratkan.

Awang meminta masyarakat, terutama awak media tidak salah menanggapi kejadian, lalu memutarbalikkan fakta bahwa polisi menangkapi masyarakat.

“Jadi polisi itu benar. Jangan disalah-salahkan. Sekarang sudah ditangani aparat. Yang disebutkan ditangkap itu hanya orang-orang yang meneror pembangunan masjid bukan warga,” ungkapnya. (yans/sul/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation