Terkait Pemindahan Ibukota Negara, Isran Diundang Jokowi Paparkan Kesiapan Kaltim


SAMARINDA - Provinsi Kaltim merupakan salah satu calon ibukota negara. Kajian, paparan dan presentasi serta survei sudah dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama, Menteri PUPR dan Kepala Bappenas beberapa waktu lalu.

Untuk kepastiannya, pada 5 Agustus mendatang, Gubernur Kaltim H Isran Noor kembali diundang presiden untuk mempresentasikan kesiapan Kaltim sebagai calon ibukota negara.

Hal itu, disampaikan Isran Noor usai melantik pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kesejahteraan Sosial (Kessos) Provinsi Kaltim, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (31/7/2019).

"Pemahaman saya kepada Presiden Joko Wdodo, dia ingin meninggalkan sebuah legacy yang nantinya akan dikenang oleh seluruh anak bangsa kita sampai akhir kiamat. Bahwa jaman Jokowi lah baru ada realisasi pemindahan ibukota negara. Terkait hal tersebut, saya tentu minta dukungan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat Kaltim," kata Isran Noor.

Rencana pemindahan ibukota negara ke Kaltim, diakui Isran, dirinya tidak akan melakukan lobi dan tidak mau kasak-kusuk. Tetapi hanya menyampaikan kondisi riil daerah. Khususnya Bukit Soeharto sebagai hutan produksi menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang akan dijadikan kawasan calon ibukota negara.

"Hutan itu kalau musim kemarau akan terbakar, tetapi kalau dijadikan ibukota negara, tentu akan dijaga dan dibangun infrastruktur sehingga bisa terpelihara dengan baik. Dilokasi tersebut tidak ada yang namanya kepemilikan lahan masyarakat, sehingga mudah diatur," ungkap Isran Noor. (mar/her/yans/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation