Tertib Aset, Pemprov Kaltim Optimistis Kembali Raih WTP

Tertib Aset, Pemprov Kaltim Optimistis Kembali Raih WTP

 

SAMARINDA- Pemprov Kaltim yakin tahun ini mampu krmbali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, saat ini sedang diupayakan penertiban aset di masing-masing instansi termasuk di Sekretariat DPRD Kaltim.

Aset yang kini ditertibkan, yakni mobil dinas, rumah dinas serta gedung kantor yang kini ditempati masing-masing instansi, termasuk Sekretariat Daerah Provinsi dan DPRD Kaltim.

“Ternyata setelah dikoreksi kita di Pemprov Kaltim masih lemah di pengelolaan aset, sehingga hal ini yang menjadi kendala untuk meraih predikat opini tersebut. Sebab, untuk pengelolaan yang lain sudah tertib, termasuk pengelolaan keuangan kita sudah tertib. Jadi, jika inventarisasi aset sudah baik, saya yakin Pemprov Kaltim tahun ini mampu meraih WTP,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Dr Meiliana di Samarinda, Selasa (24/2).

Sesuai informasi dan koordinasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim ternyata kunci untuk meraih opini tersebut adalah harus tertib aset. Karena, untuk penertiban aset dinilai sangat sulit dilakukan masing-masing pemerintah daerah, sehingga perlu adanya kerja keras yang dilakukan seluruh pihak untuk bersama-sama menginventarisir aset.

“Baru-baru ini Pemprov Kaltim telah menggelar apel tentang inventarisasi aset mobil dinas pejabat. Jangan sampai, ketika tidak diinventarisir ternyata surat kendaraan dinas telah tergadai oleh orang lain. Inilah yang menjadi perhatian Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Dengan inventarisir aset diharapkan tugas yang dilakukan Gubernur dan Wagub Kaltim semakin berkurang untuk mewujudkan WTP. Karena itu, sesuai pengalaman PKP2A III LAN Samarinda yang saat ini sudah 9 kali meraih WTP diharapkan Pemprov Kaltim dapat mencapai prestasi yang sama.

“Dengan prestasi tersebut masyarakat semakin mendapat pelayanan yang baik,” katanya.

Pemprov Kaltim mengakui BPKP Kaltim telah melakukan upaya preventif dan represif dalam meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel dan auditabel, dan tahun lalu Kaltim berhasil mendapat opini WTP dari BPK.

Sehubungan dengan itu, Pemprov Kaltim mengapresiasi jajaran BPK yang telah membantu pemprov dalam asistensi dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Termasuk asistensi sistem akuntansi keuangan daerah serta bimbingan terhadap BUMD dalam upaya Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik.

“Apa yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud, yakni Kaltim mampu meraih kembali WTP,” tandasnya.(jay/hmsprov)

//Foto: Gubernur memeriksa surat-surat kendaraan pada apel asset kendaraan Pemprov Kaltim. (dok/humasprov kaltim).

 

Berita Terkait