Tiga Keuntungan Bagi Masyarakat

Penelitian dan Kajian Tentang Kaltara  

     
SAMARINDA – Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai menghasilkan tiga keuntungan besar bagi masyarakat. Mulai dari memudahkan fungsi kontrol pemerintahan di daerah. Kemudian mendekatkan pelayanan publik dan mempersiapkan masa depan sebagai beranda depan NKRI di wilayah Kalimantan.
Hal itu dikatakan, Kepala Balitbangda Kaltim,  Hj Halda Arsyad didampingi Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat M Nasir,  terkait pnlitian terbentuknya DOB Kaltara  di Samarinda, Selasa (30/4).
Menurut dia, hal itu sesuai dengan penelitian dan kajian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim sejak 2006 hingga 2008. Kajian dan penelitian tersebut dilakukan Balitbangda bersama Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan Institut Teknologi Surabaya (ITS), terkait pembentukan provinsi baru di wilayah Utara Kaltim.
Hasil dari penelitian tersebut, rekomendasinya diserahkan kepada gubernur ketika itu yang dijabat Suwarna AF. Kemudian, setelah dilakukan penelitian pada 2006, dilanjutkan penelitian pada 2008 yang ketika itu Kaltim dipimpin Pj Gubernur H Tarmizi A Karim. Alhasil, dari penelitian tersebut dimungkinkan terbentuknya DOB Kaltara.
Namun demikian, hasil tersebut memang ada pro dan kontra. Artinya, ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Tetapi, Pemprov Kaltim tetap berupaya mendukung pembentukan daerah tersebut. Karena Kaltara dinilai mampu membangun kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
“Dibentuknya Kaltara ternyata disambut baik oleh masyarakat di wilayah itu, yang terdiri dari lima kabupaten dan kota, yakni Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung,” kata Halda Arsyad.
Dalam perjalanannya, pastinya akan menemui hambatan, khususnya dari pembiayaan. Sebab, ketika masih bergabung dengan Kaltim, lima daerah tersebut pasti mendapat disubsidi. Selanjutnya, daerah tersebut tentu mengalami kekurangan pendapatan, karena itu diperlukan dukungan semua pihak.
Saran dari Balitbangda Kaltim, yakni Pemprov Kaltim sebagai provinsi induk diharapkan dapat membantu memberikan subsidi. Kemudian, Pemerintah Pusat juga harus lebih banyak membantu. Karena hal ini juga merupakan bagian dari strategi nasional dalam mendekatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI.
Memang pembangunan di wilayah tersebut dalam beberapa tahun agak lambat. Namun demikian, diyakini pembangunan di wilayah tersebut akan berkembang lebih maju dari yang ada saat ini.
"Solusinya adalah melibatkan sebanyak mungkin pihak swasta untuk penanaman modal. Karena itu, yang lebih utama adalah bagaimana menjaga kondusifitas, sehingga investor bisa masuk. Harapan kami jangan ada lagi pertikaian antar warga. Apalagi, potensi di wilayah utara lebih banyak di sektor perikanan dan jasa,” jelasnya.
Selain itu, Kaltara memiliki potensi sangat besar yang mampu membanggakan Indonesia, misalnya di wilayah Malinau, yaitu wisata Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan bagian dari paru-parunya dunia.
“Kalau hal ini bisa dikelola dengan baik, wisatawan asing dari Brunei Darussalam, Malaysia dan Asia Fasifik lainnya akan berkunjung ke daerah tersebut. Karena itu, peran swasta diutamakan untuk mendukung pembangunan di wilayah Kaltara, khususnya di Malinau, sehingga akses transportasi menuju obyek wisata dapat lebih mudah,” harapnya. (jay/hmsprov).


////Foto : Hj Halda Arsyad

Berita Terkait