Tingkatkan KISS untuk Bangun Kawasan Perbatasan

 Sosialisasi Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara

 

SAMARINDA-Koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (KISS) dengan berbagai pihak/stakeholders menjadi kunci dari segala kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Untuk itu, dalam rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015-2019, KISS menjadi penting dan strategis untuk terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian diungkapkan anggota kelompok ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Untoro Sardjito, pada Sosialisasi Rancangan Rencana Induk Perbatasan Negara 2015-2019 di Ruang Rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/12).

"KISS ini diperlukan agar semua rencana kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan di perbatasan yang tersebar di kementerian/lembaga menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, namun lebih terkoordinasi sehingga masyarakat merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Karena, ujar dia, selama ini banyak hal-hal yang sudah direncanakan namun tidak terjadi. Terutama saat eksekusi di lapangan, dimana dalam perencanaan telah ditetapkan lokasinya dan alokasi anggarannya, namun tidak terealisasi.

"Hal ini sebenarnya sangat sederhana dan bisa diatasi jika KISS terlaksana dengan baik. Sebagai contoh rencana pembangunan jalan, jika koordinasi dan sinkronisasi berjalan dengan baik di setiap instansi pelaksana maka itu akan terealisasi dengan baik. Dan dengan rencana induk ini, kita dapat lebih fokus," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid, mengatakan sosialisasi ini sekaligus untuk menerima masukan dari SKPD Kaltim tentang program aksi di wilayah perbatasan misalnya Mahakam Ulu (Long Apari dan Long Pahangai) serta pulau-pulau terluar seperti Derawan dan Maratua.

Menurut Frederik, ketersediaan infrastruktur menjadi masalah di perbatasan, apalagi akhir-akhir ini ada isu beberapa desa ingin bergabung ke Malaysia dan lagi-lagi karena permasalahan infrastruktur.

"Grand design sudah dibuat dan rencana aksi juga sudah dibuat baik oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan lainnya untuk pembangunan perbatasan. Kita harapkan bisa terlaksana tepat waktu dan ketika anggarannya turun, realisasinya benar-benar untuk wilayah perbatasan," jelasnya.

Frederik menekankan alokasi anggaran untuk perbatasan itu hendaknya benar-benar ditempatkan di wilayah-wilayah sesuai dengan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). Karena tahun lalu setelah dipantau, ada alokasi anggaran perbatasan yang tidak tepat sasaran.

"Sebagai contoh, seharusnya pembangunan jalan di wilayah perbatasan lebih memperhitungkan akses dan konektivitas antar desa, sehingga dapat membuka keterisoliran daerah," ucapnya.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPPMD) Djauhar Efendi, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Ardiningsih, serta perwakilan dari sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kaltim. (her/sul/hmsprov)

//Foto: Suasana jalannya Sosialisasi Rancangan Rencana Induk Perbatasan Negara 2015-2019. (johan/humasprov kaltim).

Berita Terkait