Tito Nerharap Pemda Harus Berperan Aktif

Foto : Umar

PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru Indonesia di Provinsi Kaltim tentu memerlukan investasi. Diharapkan pemerinta daerah bisa mempermudah masuknya investasi.

.

"Kemudahan berinvestasi tidak saja dilakukan pemerintah pusat. Tetapi, juga pemerintah daerah," tagas Tito Karnavian usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag)  Regional Kalimamatan tahun 2020 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (19/2/2020).

.

Menurut mantan Kapolri,  Pulau Kalimantan menyimpan sumber daya alam yang  melimpah dan sangat besar, hanya Papua yang bisa menandingi. Semua ada disini, minyak, gas, batubara, emas dan perkebunan kelapa sawit juga sangat besar.

.

"Potensi ini tantangan dan peluang bagi para investor. Pemda harus bisa mempermudah masuknya para investor dengan berbagai layanan. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, sehingga mereka mau datang untuk berinvestasi," tandasnya.

.

Tito mengatakan banyak investor lari dan tidak mau berinvestasi pada suatu daerah, karena regulasi dalam berinvestasi terlalu panjang dan memakan waktu yang lama. Karenanya, mindset aparatur (ASN) harus dirubah, tidak lagi mempersulit bila ada investor yang ingin berinvestasi.

.

"Saya harapkan seluruh kepala daerah. Gubernur, bupati dan walikota terkait perizinan untuk dibuat sederhana. Jangan bertele-tele, harus dipercepat, sehingga investor mau berinvestasi di daerah. Dampaknya bukan saja untuk pertumbuhan perekonomian tetapi berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

.

Selain itu, terhadap potensi Pulau Kalimantan yang berlimpah, Tito Karnavian mengharapkan seluruh Gubernur, bupati dan walilota se Kalimantan dapat berkreasi dan berinovasi dalam memacu pembangungan. Khususnya, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Kalimantan.

.

"Potensi yang besar harus dimanfaarkan sebaik-baiknya untuk pembangunan juga kesejahteraan masyarakat. Adanya IKN, pemerintah daerah dan masyarakat jangan sampai jadi penonton. Tetapi terlibat aktif dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian," tegas Tito.(mar/her/yans/humasprovkaltim) 

Berita Terkait