TPP Seharusnya Tak Jadi Beban Pemerintah

Jauhar Efendy

SAMARINDA - Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Kaltim 2018 kini telah memasuki tahapan seleksi jemput bola di wilayah Kabupaten Berau. Sedikitnya 59 pelamar yang lolos seleksi administrasi akan berjuang menjadi TPP pada posisi dan lokasi penugasan yang dilamar dari total kuota lowongan untuk 30 orang. Peserta akan mengikuti tes tertulis,   dilanjutkan dengan tes wawancara dan tes komputer. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Jauhar Efendi  mengatakan seleksi merupakan tahapan penting menetapkan peserta terbaik yang mengikuti seleksi untuk menjadi TPP. Pemprov Kaltim berharap mereka yang lolos seleksi betul-betul bisa menjadi TPP yang profesional. "Karena sebutannya Tenaga Pendamping Profesional, bukan amatir, maka harus menunjukan profesional dalam melaksanakan tugas pendampingan," kata Jauhar Efendi, Rabu (12/9).

Profesional, dimaksud adalah ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan tugas pendampingan. Keberadaan sebagai tenaga pendamping profesional sangat diharapkan di desa, kecamatan, maupun kabupaten sesuai kewenangan tugas mereka. Bukan malah sebaliknya keberadaan mereka justru menjadi beban bagi pemerintah.

Terpenting, setelah dilakukan pendampingan desa yang dilakukan pendampingan statusnya meningkat. Jika sebelum pendampingan statusnya sangat tertinggal, terus meningkat menjadi tertinggal, berkembang, maju dan mandiri setelah adanya pendampingan. "Itu yang kita maksud berhasil peran pendampingan. Sebab secara umum status desa di Kaltim masih tertinggal. Tugas berat pendamping dalah meningkatkan status itu dengan capaian kerja pembangunan desa. Kalau statusnya tidak naik, berarti tugas mereka gagal," tegasnya.

Karena itu, kepada mereka yang lolos seleksi diharap tidak berbangga diri, tapi harus mampu menunjukkan kerja. Sudah semestinya, amanah yang telah diemban diikuti dengan hasil kerja terbaik. (jay/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait