Transparan dan Tanpa Pungutan

 

Rakor Penerimaan CPNS dan Calon Praja IPDN se-Kaltim dan Kaltara

 

BALIKPAPAN - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim Dr Meiliana menegaskan, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kaltim dan Kaltara (Kalimantan Utara) akan dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya.

Hal ini disampaikan agar masyarakat memahami bahwa pemerintah sangat serius menyelenggarakan proses pengadaan CPNS secara terbuka, jujur dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Prinsip pengadaan CPNS itu harus transparan, objektif, kompetitif, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, tidak diskriminatif dan yang terpenting tidak dipungut biaya. Ini harus dipahami masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu negatif yang sama sekali tidak benar," kata Meiliana saat memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Seleksi Penerimaan CPNS dan Calon Praja IPDN Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kaltim dan Kaltara di aula Pemkot Balikpapan Sabtu (23/8).

Transparan yang dimaksudkan adalah bahwa sejak proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes hingga pengumuman hasil tes akan dilakukan secara terbuka.  Berikutnya, proses pengadaan CPNS akan dilakukan secara objektif dimulai dari pendaftaran, seleksi hingga pengumuman kelulusan harus didasarkan pada persyaratan dan hasil tes yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Seleksi CPNS juga akan dilakukan secara kompetitif, dimana semua pelamar akan bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada passing grade yang telah ditentukan. Meiliana juga menjamin pelaksanaan tes CPNS dilakukan tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan suku agama, ras maupun golongan. Intinya, proses pengadaan CPNS akan dikemas secara profesional dan bersih terbebas dari unsur-unsur KKN.

"Jika ada yang memberi jaminan lulus dengan pembayaran tertentu, maka jangan percaya. Tes ini tanpa dipungut biaya dan semua dilakukan secara transparan. Apalagi, tahun ini, kita sudah menerapkan pola CAT (computer assist test) sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung pergerakan nilai peserta tes dari layar lebar yang akan disiapkan panitia di luar ruang tes," jelas Meiliana.

Meiliana menambahkan, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014  Pasal 62 ayat 2, seleksi CPNS dilakukan dalam tiga tahapan yakni, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.

Tes kompetensi dasar meliputi wawasan kebangsaan berupa pengusaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan  nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Tes intelegensi umum berupa kemampuan verbal, numeric, berpikir logis, berpikir analitis. Tes karakteristik pribadi meliputi integritas pribadi, semangat berprestasi, kreativitas, inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain dan kemampuan beradaptasi.

"Peserta  yang dinyatakan memenuhi ambang batas tes kompetensi dasar secara menyeluruh atau pada  rangking tertentu  akan diikutsertakan pada tes kompetensi bidang dalam bentuk tertulis," imbuh Meiliana.

Proses yang dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik KKN ini dimaksudkan untuk memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan netral. 

Rapat yang dilakukan bersama jajaran Pemprov dan Pemkab/Pemkot Se-Kaltara itu juga membahas persiapan penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menyangkut norma administratif dan teknis penerimaan calon Praja IPDN serta tahapan-tahapan selanjutnya.

"Setelah ini, bersama Pemprov Kaltara kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk hal-hal terkait penerimaan CPNS dan ke Kemendagri untuk masalah IPDN. Kami berharap seluruh Sekretaris Daerah/Assisten Administrasi/Kepala BKD bisa hadir untuk affirmasi sesuai kebutuhan Kaltim dan Kaltara pada Minggu pertama September," ungkap Meiliana.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, HM Yadi Robyan Noor menegaskan, meski Kaltara tahun ini sudah akan menyelenggarakan sendiri proses penerimaan CPNS dan calon Praja IPDN, namun provinsi pemekaran Kaltim itu masih terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim.

"Ini sangat positif, sebab kita bisa membuktikan bahwa Kaltim dan Kaltara  masih sangat kompak," kata Roby.

Rapat koordinasi juga dihadiri Sekretaris Provinsi Kaltara Badrun dan sekretaris kabupaten/kota Se-Kaltim dan Kaltara. (sul/hmsprov)  

//Foto: CPNS PROFESIONAL. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Dr Meiliana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, HM Yadi Robyan Noor (kedua dari kiri).

 
Berita Terkait
LENSA KALTIM MAJU
LENSA KALTIM MAJU

22 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan

 Dana Desa
Dana Desa

07 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan

Government Public Relation