Turunkan Stunting Dengan Pemanfaatan Dana Desa

Jauhar Effendi (syaiful/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kaltim siap membantu menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat. Kepala DPMD Kaltim Jauhar Efendi mengatakan melalui rapat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sudah dilakukan kegiatan dan program dalam upaya penurunan prevalensi stunting.

"Dengan target utama sepuluh desa di Penajam Paser Utara. Diantaranya di Kecamatan Waru, Babulu dan Sepaku, serta beberapa desa di Kabupaten Kutai Barat," kata Jauhar Efendi pada pembukaan Rakor Program Inovasi Desa, yang digelar Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (8/4/2019).

Jauhar mengharapkan masing-masing kepala desa agar memanfaatkan dana desa. Misalnya dana untuk sektor pembangunan bisa dikembangkan dengan cara padat karya. Padat karya itu nilainya 30 persen dari kegiatan pembangunan harus disisihkan untuk upah tunai.

Pertama ujar Jauhar agar uang yang beredar tetap di desa. Selain itu, meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat menambah kecukupan gizi anak bisa terpenuhi. “Sistem ini dapat menekan prevalensi stunting. Termasuk kegiatan lainnya yang bisa disinergikan dengan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)," paparnya.

Dalam menekan prevalensi stunting di PPU dan Kutai Barat, DPMPD Kaltim akan bersinergi dengan dinas intansi dan lembaga terkait baik provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan.

"Intinya koordinasi dan sinergi berbagai program, kita harapkan prevalensi stunting di PPU maupun Kutai Barat bisa segera diatasi," kata Jauhar Efendi.

Seperti diketahui stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. "Berakibat meningkatnya angka kematian bayi dan anak. Menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur pendek saat dewasa," ungkap Jauhar. (mar/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation