Turunkan Tingkat Pengangguran di Kaltim

 

Perlu Kebijakan Komprehensif dan Dukungan Semua Sektor

SAMARINDA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim FathulHalim mengakui, perlunya diambil sebuah kebijakan komprehensif guna menyikapi kondisi dan permasalahan sektor ketenagakerjaan di Kaltim. Mengingat salah satu target pembangunan yang ingin dicapai pada 2018 adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,11 persen.

Kebijakan yang dimaksud, lanjut Fathul, berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan keselamatan serta kesehatan pekerja. Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan investasi, kebijakan mengenai pengendalian angkatan kerja, kebijakan pelatihan tenaga kerja, kebijakan penempatan tenaga kerja, kebijakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

"Dengan kebijakan tersebut, kita harapkan dapat mewujudkan misi bidang tenaga kerja dalam Visi Kaltim Maju 2018, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim, dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan indicator penurunanan tingkat pengangguran pada 2018 menjadi 5,11 persen," papar Fathul Halim.

Selain kebijakan tersebut lanjutnya, khusus dilingkup ketenagakerjaan, maka diperlukan juga kebijakan umum yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengendalian kebutuhan penduduk.Adapun kebijakan yang terpenting di dalam menurunkan angka pengangguran adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama yang diarahkan pada penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke bawah. Dimana saat ini jumlahnya sekitar 60 persen, yang memerlukan peningkatan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan kerja swasta.

"Untuk mencapai terget tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergitas antar lembaga dan antar kabupaten/kota, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan pada era pasar bebas. Dan semua sektor juga diharapkan mampu mendorong penciptaan perluasan kesempatan kerja,"paparnya.(mar/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation