SAMARINDA - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim akan diumumkan awal Nopember 2018. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Abu Helmi usai memimpin Dewan Pengupahan Kaltim bersilaturrahmi dengan Gubernur Isran Noor di Kantor Gubernur, Senin (22/10). "Pengumuman nanti serentak se-Indonesia. Rencana 1 Nopember ini," kata Abu Helmi didampingi Karo Hukum Setprov Kaltim Suroto, perwakilan Apindo Kaltim dan perwakilan Serikat Pekerja/Buruh Kaltim.
Abu mengatakan setelah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya pemberlakuan UMP tersebut akan dilaksanakan masing-masing perusahaan sejak 1 Januari-31 Desember 2019. Penetapan tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS).
"Artinya, untuk UMK dan UMS diharapkan bisa ditetapkan di atas UMP. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78/2015 tentang Pengupahan," jelasnya. (jay/sul/humasprov kaltim)
06 Maret 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
24 Juni 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
10 Mei 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
25 April 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
26 Juli 2018 Jam 19:29:34
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
14 November 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
18 April 2019 Jam 21:33:45
Kegiatan Silaturahmi
18 April 2019 Jam 21:28:15
Kegiatan Pemerintah
18 April 2019 Jam 21:26:33
Kegiatan Silaturahmi
18 April 2019 Jam 21:20:44
Kepemudaan dan Olahraga
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Oktober 2017 Jam 13:13:24
Ketetapan Pemerintah
04 Maret 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
11 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
21 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
15 Januari 2014 Jam 00:00:00
Warga Kaltim Bicara
29 September 2014 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
19 Februari 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan
18 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
