Upaya Pemprov Turunkan Angka Kemiskinan di Kaltim

-Program Pro Poor dan Pro Rakyat Harus Tepat Sasaran

 

SAMARINDA–Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan sebagai salah satu isu strategis yang berkembang di Kaltim penanggulangan masalah kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari grand strategy pembangunan daerah.

Dijelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

“Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan, mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, memperkuat peran masyarakat miskin, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan rnasyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup berkelanjutan,” beber Awang Faroek. 

Proverty line (garis kemiskinan) di Kaltim adalah Rp.316.819 perkapita/bulan dan sampai saat ini secara nasional Kaltim menempati urutan ke-5 jumlah penduduk miskin yang paling sedikit yaitu sebanyak 247.910 jiwa (6,68 persen) dari total populasi penduduk Kaltim.

“Angka tersebut telah melampaui target RPJMD Kaltim 2009-2013 sebesar tujuh persen. Namun demikian kita tetap waspada, karena jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat dan di pedesaan menjadi menurun akibat migrasi dari luar provinsi ke Kaltim,” katanya.

Untuk mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan di Kaltim, Awang Faroek meminta kepada instansi terkait di lingkup Pemprov agar dapat membuat program atau kegiatan yang menyentuh secara mendasar akar permasalahan dan menimbulkan multiflying effect yang mempercepat proses penuntasan masalah.

“Penerapan program-program pro poor dan pro rakyat seperti program bantuan dan perlindungan sosial untuk kategori penduduk sangat miskin, program pemberdayaan masyarakat untuk penduduk miskin, dan program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk penduduk hampir miskin harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran serta berkelanjutan,” harapnya.

Selain itu, ujar dia, faktor yang juga berperan penting adalah kualitas SDM (sumber daya manusia) pembangunan kesejahteraan sosial yang secara kuantitas dan kualitas harus terus ditingkatkan.

“Peran serta masyarakat, organisasi sosial dan kalangan pengusaha juga sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan. Begitu pula, forum-forum CSR (Corporate Social Responsibility) sudah sepatutnya ditumbuhkan di setiap daerah dan secara sinergis bekerjasama dengan pemerintah daerah,” tambahnya. (her/hmsprov)

FOTO :  H Awang Faroek Ishak

Berita Terkait
Government Public Relation