Utamakan Pemberdayaan Kepemimpinan Informal

* Menyukseskan Pembangunan Perbatasan Kaltim


SAMARINDA - Asisten Bidang Pemerintahan Umum Sekprov Kaltim, Aji Sayid Fatur Rahman mengatakan, sukses pembangunan perbatasan di Kaltim dapat didukung dengan memberdayakan kepemimpinan informal yang ada di wilayah tersebut. Contohnya, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut.  


Terkait hal tersebut, Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, akan menggelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) tentang pentingnya pemberdayaan kepemimpinan informal.


“Pemprov Kaltim memberikan apresiasi terhadap rencana  pemberdayaan  kepemimpinan informal di daerah. Saya pikir, persoalan ini belum pernah diteliti dengan baik. Ini adalah gagasan yang sangat baik,” kata Aji Sayid Fatur Rahman usai menerima kunjungan perwakilan Setjen Wantannas di Kantor Gubernur Kaltim Samarinda, Kamis (7/2).


Membantu tugas ini, Unmul melakukan tugas  penelitian pengembangan SDM di daerah. Diharapkan, hasil penelitian dan semiloka yang akan digelar dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemprov Kaltim dalam hubungannya mendukung kelancaran proses pembangunan hingga seluruh wilayah Kaltim.  


Sementara itu, Kepala Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas Brigjen TNI Dody Usodo mengatakan, hasil dari semiloka pemberdayaan kepemimpinan informal tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang nantinya dijadikan evaluasi Pemprov Kaltim dalam melaksanakan pengembangan pembangunan khususnya di kawasan perbatasan.


“Rencana kegiatan tersebut akan digelar di Samarinda, pada 17 hingga 19 April tahun ini. Peserta diperkirakan sekitar  70 orang, sementara dari jajaran Setjen Wantannas mencapai 25 orang,” jelasnya.


Menurut dia, pelaksanaan tersebut dilakukan di Kaltim, karena pokok permasalahan yang akan dibahas pada kegiatan nanti adalah pengembangan wilayah perbatasan. Karena itu, optimalisasi peran kepemimpinan informal sangat diutamakan dalam mendukung program pemerintah di wilayah perbatasan.


Pertemuan tersebut, dihadiri Kepala Badan Pembangunan, Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kaltim Frederik Bid, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Hasyim Mi’radje, Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat. (jay/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation