SAMARINDA - Adanya wacana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar para pegawai negeri sipil (PNS) nantinya bisa bekerja dari rumah, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengatakan, jika wacana tersebut baik maka Pemprov Kaltim siap mendukung.
"Kaltim siap melaksanakan. Asalkan baik-baik saja, tentu kita dukung," kata Isran Noor dihadapan awak media di Pendopo Odah Etam, Rabu (14/8/2019).
Isran menegaskan, apa saja yang dilakukan pemerintah pusat yang sifat dan tujuannya baik, maka pemerintah daerah sangat mendukung. Adapun wacana PNS kerja di rumah, tentu harus dipikirkan pemerintah.
Karena, kondisi tersebut pasti ada konsekuensi yang harus diterima pembuat kebijakan maupun yang menerima kebijakan (PNS). Jika memang harus diterapkan di daerah, maka harus siap dilaksanakan.
"Bagus saja itu. Segala sesuatu yang baik tentu pasti bisa. Kalau kebijakan ini sudah final, Pemprov siap dukung dan laksanakan," jelasnya.
Wacana tersebut disampaikan Kemenpan-RB agar PNS di Indonesia semakin berkualitas, seiring dengan rencana pemerintah akan menaikkan gaji abdi negara pada 2020 mendatang.
"Karena itu, kualitas kerja PNS terus dituntut, agar semakin profesional dalam melayani masyarakat," harap Isran. (jay/her/yans/humasprovkaltim)
31 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Juni 2019 Jam 07:58:05
Pemerintahan
13 Desember 2019 Jam 23:41:42
Lingkungan Hidup
13 Desember 2019 Jam 23:40:57
Even Olahraga
13 Desember 2019 Jam 23:40:08
Lingkungan Hidup
13 Desember 2019 Jam 23:35:28
Pemerintahan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
25 Oktober 2017 Jam 13:13:24
Ketetapan Pemerintah
03 Agustus 2017 Jam 08:47:04
Pembangunan
27 Februari 2016 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
06 Juni 2017 Jam 00:00:00
Kehutanan
02 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi