Wagub : Harus Siap dengan Dana Sendiri

Evaluasi Program Penanggulangan HIV dan AIDS se-Kaltim

 SAMARINDA- Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah adalah tanggungjawab semua pihak. Sebab  tanpa dukungan semua pihak, maka penanganan permasalahan HIV/AIDS tersebut tidak mungkin akan berhasil. Dukungan dimaksud tentu saja terkait erat dengan alokasi dana program penanggulangan tersebut.

Saat ini, Indonesia  tidak bisa lagi banyak berharap dengan bantuan luar negeri. Komitmen awal antara pihak Global Fund dengan Pemerintah Indonesia, telah mensyaratkan bahwa bantuan akan berkurang setiap tahun dan akan berakhir pada 2015 mendatang.

”Jadi, apabila kita ingin fokus menanggulangi HIV dan AIDS, kita harus menyediakan dana dari masing-masing APBD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota selain sumber dana lain dari dalam negeri,” kata Mukmin Faisyal usai membuka Pertemuan Evaluasi Program Penanggulangan HIV/AIDS serta Rapat Koordinasi 4 Daerah Dalam Rangka Kerjasama Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) Paripurna di Samarinda, Rabu (25/6).

Menurut dia, apabila pemerintah tidak menganggarkan itu, maka semua upaya  penanggulangan HIV dan AIDS yang selama ini sudah berjalan dengan baik akan sia-sia sehingga pengidap HIV dan AIDS sangat mungkin akan bertambah lagi.

Dengan perencanaan dan penganggaran terpadu untuk penanganan HIV dan AIDS maka akan dihasilkan rencana kerja yang akan menjadi rujukan dan masukan dalam dan penyusunan di masing-masing daerah, terutama bagi instansi yang termasuk dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di provinsi maupun di kabupaten dan kota.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, epidemi HIV dan AIDS di Indonesia terus mengalami peningkatan. Estimasi Kementerian Kesehatan pada 2012 sejumlah 591.718 orang dan saat ini terdapat  127.416 penduduk Indonesia yang terinfeksi HIV.

Data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa di Kaltim sampai saat ini secara komulatif sejak 1987 sudah ditemukan sebanyak 3.502 orang dan yang sudah menjadi pengidap AIDS sebanyak 1.074 orang dan diantaranya telah meninggal sebanyak 430 orang.

“Apabila ditinjau dari lokasi penemuan pengidap HIV dan AIDS, maka semua kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Kaltara sudah ada, bahkan sudah merebak di desa/kelurahan. Bahkan, kasus HIV dan AIDS yang ada di Kaltim saat ini sasarannya sudah bergeser yang semula hanya pada Wanita Pekerja Seks (WPS)  di lokalisasi namun sekarang ini sudah ada di masyarakat terutama pada  ibu rumah tangga,” jelasnya.

Menurut dia, HIV dan AIDS dapat menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turun dan mempunyai dampak terhadap ekonomi dan kemiskinan. Karena itu perlu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi terkait, terutama SKPD yang tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Koordinasi menjadi kata kunci yang sangat penting bagi penanggulangan HIV dan AIDS, tidak hanya pada tingkat perencanaan, tetapi juga penganggarannya. Termasuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, swasta dan komunitas serta dukungan media massa. “Karena itu, program ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegas Mukmin. (jay/sul/hmsprov)

Foto : Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menyalami satu persatu aktivis peduli HIV/AIDS. Tahun 2015 Indonesia tidak bisa lagi berharap dukungan luar negeri untuk penanggulangan HIV/AIDS. (fajar/humasprov)

Berita Terkait