Wagub : Kaltim Lebih Dulu Siap Laksanakan Pilkada Serentak

Rakor Persiapan Pilkada Serentak 2015

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jakarta menghadirkan seluruh kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Senin (4/5). Terkait persiapan soal pemilihan kepala daerah ini, Pemprov Kaltim telah melakukan lebih dulu pada Rapat Kerja Pimpinan Daerah (RKPD) 2015 di Convention Hall Samarinda, awal April 2015.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengatakan persiapan tersebut telah dilakukan Pemprov Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta FKPD, bahkan jajaran Babinsa di masing-masing kecamatan se-Kaltim.

“Persiapan lebih dulu telah kita lakukan baru-baru ini, yakni rapat koordinasi dengan semua pihak di Kaltim, mulai Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga Babinsa. Jadi, pada prinsipnya Kaltim siap melaksanakan Pilkada serentak,” kata Mukmin Faisyal di sela-sela rakor persiapan pilkada serentak 2015 di Balai Kartini Jakarta.

Menyukseskan penyelenggaraan tersebut, Pemprov Kaltim berharap langkah yang harus diutamakan adalah bagaimana masalah pembiayaan penyelenggaraan tersebut tidak terhambat. Sehingga ketika proses penyelenggaraan dimulai Pemerintah Kabupaten/Kota sudah siap melaksanakan.

Selain itu, upaya yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pilkada tetap kondusif adalah, bagaimana peran serta FKPD harus terus dilakukan. Termasuk dilakukan sosialisasi maupun imbauan kepada elemen masyarakat, mulai LSM hingga organisasi masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan pilkada.

“Ini harus dilakukan, sehingga semua pihak turut serta menjaga kondusifitas daerah. Apalagi, Kaltim telah terbukti mampu menyukseskan penyelenggaraan pilkada yang tertib, aman dan lancar di masing-masing daerah. Karena itu, kondisi ini harus tetap dipertahankan,” jelasnya.

Terhadap penyelenggaraan pilkada tersebut diharapkan peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap netral. Artinya, PNS diminta untuk tidak ikut serta menjadi tim pemenangan atau tim sukses (timses) pasangan calon kepala daerah. Hal ini sesuai perundang-undangan agar setiap PNS bersikap netral.

“Jika memang ada dan turut serta menjadi timses, maka akan mendapatkan sanksi sesuai perundang-undangan bahkan hingga pemberhentian, apabila terbukti,” tegas Mukmin.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno ketika membuka rapat koordinasi mengatakan, menyukseskan pilkada serentak yang berkualitas bukan hanya menjadi tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara tetapi juga semua pihak, terutama pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib mendukung.

“Karena itu, hubungan harmonis diharapkan dapat terjalin dan dibangun, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan KPU. Meski demikian, KPU diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan ini berlangsung sukses,” kata Tedjo. 

Tedjo Edhy juga berharap adanya komunikasi yang harmonis antara KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan partai politik yang mengusung masing-masing pasangan calon kepala daerah.

“Dengan adanya koordinasi dan komunikasi tersebut diharapkan tidak ada sengketa pilkada yang terjadi, sehingga menghambat kelancaran proses penyelenggaraan pembangunan selanjutnya. Karena itu, KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota segera melakukan sosialisasi tentang aturan penyelenggaraan pilkada serentak ini dengan baik,” jelasnya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan rakor tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membangun harmonisasi dan sinergitas seluruh stakeholder dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan serentak 9 Desember 2015.

“Kami berharap melalui pilkada serentak tahap pertama ini, terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini difokuskan membahas dan memantapkan persiapan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak, Desember tahun ini yang akan dilaksanakan 269 daerah. (jay/sul/hmsprov)

Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal ketika menyapa Wagub Jabar Deddy Mizwar saat menghadiri Rakor Persiapan Pilkada Serentak 2015 di Balai Kartini Jakarta, Senin (4/5).(norjaya/humasprov kaltim).

 

Berita Terkait