Wagub Ajak Komponen Masyarakat Kompak

Pertemuan DPD RI Asal Kaltim Dengan Pemprov Kaltim
 

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengajak seluruh komponen masyarakat Kaltim untuk kompak dalam membangun komitmen bersama menuntut keadilan kepada Pemerintah Pusat.

Tuntutan tersebut antara lain sesuai dengan usulan yang disampaikan lima Kepala Daerah se Kalimantan baru-baru ini, yaitu agar Pemerintah Pusat tidak menjadikan Pulau Kalimantan hanya sebagai tempat mengambil sumber daya alam (SDA) tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setermpat .

Kemudian, berharap Pemerintah Pusat dapat meningkatkan efisensi sumberdaya dalam sektor pertanian terutama dalam pemanfaatan lahan, serta meningkatkan infrastruktur pertanian untuk peningkatan produksi pertanian sembari meningkatkan jumlah rumah tangga petani, sehingga perlu dukungan pendanaan dari APBN terhadap usulan program/kegiatan bidang ketahanan pangan.

“Saya yakin para senator Kaltim di DPD RI telah mengetahui apa yang diharapkan Pemerintah Daerah bersama rakyat. Setelah pertemuan bersama DPD RI asal Kaltim ini, kami berharap ada pertemuan lanjutan, sehingga semua komponen masyarakat di Kaltim bisa bersama-sama berjuang ke Pusat melalui DPD dan menghadap para Menteri terkait, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah,” kata Mukmin Faisyal usai menerima kunjungan anggota DPD RI asal Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/11).

Setelah pertemuan dengan DPD RI bersama menteri terkait, selanjutnya Pemprov Kaltim bersama DPD dan DPR RI asal Kaltim melakukan komunikasi dengan Panitia Anggaran DPR RI agar mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, lanjut dia, karena Pemerintah Pusat tidak mengetahui kondisi di lapangan, Pemprov Kaltim akan mengajak DPD dan DPR RI asal Kaltim serta para Menteri Kabinet Kerja terkait untuk berkunjung ke wilayah perbatasan Kaltim, khususnya di Mahakam Ulu tepatnya di Kecamatan Long Apari.

“Kita ketahui bersama di Long Apari kondisi masyarakat, terutama kondisi akses komunikasi tidak baik. Karena, daerah ini merupakan bagian beranda negara, wajar para menteri mengetahui kondisi tersebut. Saya yakin dan berani menjamin, mereka tidak mengetahui kondisi yang dialami rakyat di perbatasan,” jelasnya.

Dengan melihat kondisi tersebut, diharapkan para menteri dapat memberikan perhatian kepada daerah. Sebab, sesuai pengalaman Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono bersama Wagub Mukmin Faisyal ketika di Perbatasan Kaltim di Mahakam Ulu, bahwa waktu sehari terasa sebulan.

Karena itu, Pemerintah Daerah tidak ingin Pusat hanya melihat peta saja, tetapi tidak mengetahui kondisi di lapangan. “Sehari terasa sebulan. Itu pernyataan tentara, apalagi saya. Karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk kompak meraih keadilan dari Pemerintah Pusat, sehingga kesejahteraan rakyat di Kaltim dapat lebih baik, khususnya di wilayah perbatasan,” jelasnya.

Anggota DPD RI asal Kaltim Bambang Susilo menyatakan siap mengawal aspirasi yang disampaikan Pemprov Kaltim agar daerah ini mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Misalnya perhatian pusat tentang pembangunan infrastruktur, ekonomi, energi dan ketahanan pangan.

“Ini yang akan kita perjuangkan di Pusat. Hal ini, juga sesuai dengan keputusan Gubernur se Kalimantan baru-baru ini, agar pusat jangan hanya mengambil hasil kekayaan alam di daerah saja, tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah,” jelasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kaltim H Syahrun, Plt Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.(jay/es/hmsprov)

///FOTO : Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP bersama Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun serta sejumlah anggota DPD RI asal Kaltim.(johan/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation