SAMARINDA - Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Daerah yang digelar di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/2/2019).
Hadi Mulyadi memberikan apresiasi kepada KPK yang datang ke Kaltim dalam rangka melakukan supervisi dan pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut patut didukung semua pihak terlebih Pemprov Kaltim. "Kita harapkan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan pencegahan secara intensif, sehingga tidak perlu ada penindakan, karena kita telah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Dengan begitu kita harapkan penerimaan PAD kita akan lebih optimal," tutur Hadi Mulyadi.
Lebih jauh terkait masih belum maksimalnya penerimaan PAD, Hadi Mulyadi menengarai masih ada kebocoran di beberapa tempat. Kehadiran KPK dan koordinasi aktif yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi angka kebocoran. "Untuk mengoptimalisasi pendapatan, kita harus tegas memungut pajak, agar pendapatan kita maksimal," ujar Hadi.
Dalam rakor tersebut, Ketua Koordinator Wilayah 7-KPK, Unit koordinasi dan supervisi KPK Nana Mulyana memaparkan isi program pencegahan korupsi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN.
"Salah satu adalah mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah yang memungkinkan pembayaran pajak daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi," kata Nana Mulyana.
Rakor digagas Inspektorat Wilayah Kaltim bekerjsama dengan KPK RI. Peserta datang dari Pemkot Balikpapan dan Pemkot Samarinda, Dinas PM-PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dan Samarinda serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)
16 Mei 2018 Jam 21:46:47
Pemerintahan
05 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:53:52
Agama
17 April 2021 Jam 19:49:03
Sosialisasi Masyarakat
17 April 2021 Jam 19:47:54
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 April 2021 Jam 19:43:34
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
10 September 2013 Jam 00:00:00
Politik
29 Oktober 2018 Jam 19:34:01
Komunikasi dan Informatika
02 Oktober 2018 Jam 19:10:23
Kesehatan
28 Februari 2019 Jam 20:00:24
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20 November 2019 Jam 11:11:05
Pengumuman