Kunker Pansus DPRD Kubar ke Pemprov Kaltim
SAMARINDA - Pemprov Kaltim siap membantu penyelesaian masalah penetapan perubahan pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Barat, menyusul perpindahan unsur pimpinan ke daerah asal pemilihan sebagai dampak dari terbentuknya daerah otonom baru, Kabupaten Mahakam Ulu.
Atas kondisi tersebut, Pemprov Kaltim menginstruksikan agar DPRD Kutai Barat segera mengajukan surat ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga penetapan pimpinan DPRD Kutai Barat dapat segera ditindaklanjuti.
“Pemprov Kaltim siap mengawal DPRD Kutai Barat untuk menyelesaikan permasalahan mereka, melalui Biro Pemerintah Setprov Kaltim. Diharapkan, untuk penyelesaian ini jangan ada keributan, sehingga berdampak buruk tehadap kondusifitas daerah,” kata Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai menerima kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Barat ke Pemprov Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/1).
Diharapkan, permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan setelah jajaran Pansus DPRD Kutai Barat dan Bagian Pemerintahan Kutai Barat serta Pemprov Kaltim berkordinasi ke Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, setelah adanya surat dari DPRD Kutai Barat ke Kementerian Dalam Negeri yang ditembuskan ke Gubernur Kaltim, maka secepatnya Pemprov Kaltim akan membuat surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Saya yakin permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat. Pemprov Kaltim siap mengawal hingga surat itu diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltim Hj Ismiati mengatakan masalah muncul setelah adanya perpindahan anggota DPRD daerah induk ke daerah pemekaran. Perpindahan ini pun berdampak pada perubahan unsur pimpinan dewan.
Sesuai PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD ternyata belum ada aturan untuk perubahan unsur pimpinan tersebut. Karena itu, perlu adanya surat yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk penyelesaian masalah tersebut.
“Mungkin masalah ini juga terjadi di daerah lain. Tapi, kita harus koordinasi terlebih dulu ke Kementerian Dalam Negeri agar masalah ini dapat segera diselesaikan dan ini baru pertama terjadi di Kaltim. Tentu ini juga menjadi bahan pemerintah pusat untuk membuat regulasi terkait tahun selanjutnya,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kutai Barat Syafaruddin dari Fraksi PKB berharap Pemprov Kaltim dapat mendukung penyelesaian masalah perubahan unsur pimpinan DPRD Kutai Barat ini.
“Secepatnya kami akan menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri agar permasalahan perubahan unsur pimpinan dewan terkait adanya pemekaran daerah segera diselesaikan, sehingga kinerja pimpinan dewan berjalan baik,” jelasnya. (jay/sul/hmsprov)
//Foto: Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP berbincang dengan Panitia Khusus DPRD Kutai Barat. (johan/humasprov kaltim)
25 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Januari 2021 Jam 14:19:57
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26 Januari 2021 Jam 14:19:14
Kesehatan
26 Januari 2021 Jam 14:18:45
Sosial
26 Januari 2021 Jam 14:17:48
Pertanian dan Ketahanan Pangan
26 Januari 2021 Jam 14:17:09
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
26 September 2016 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
24 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
01 September 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan
08 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
11 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi