Wagub: Perlu Komunikasi dan Koordinasi yang Baik

* 37 Kementerian dan Lembaga Tangani Perbatasan

 

BALIKPAPAN – Sulitnya akses transportasi darat di kawasan perbatasan Kaltim menjadikan kawasan sepanjang 1.038 kilometer ini relatif tertinggal secara ekonomi dan dalam pemerataan pembangunan. Selain itu, tingginya harga-harga barang kebutuhan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM)  dan kebutuhan lainnya menjadikan masyarakat di perbatasan merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

“Apalagi jika selama ini dana pembangunan kawasan perbatasan sangat kecil, sehingga masyarakat sering menganggap pemerintah tidak bekerja maksimal dan tanpa tindakan pembangunan yang nyata,” tegas Wakil Gubernur Kaltim, H. Farid Wadjdy saat pembukaan Rapat Kerja  Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Balikpapan, Kamis (28/3).

Lanjut Wagub, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga non kementerian yang menangani wilayah perbatasan ini. Bahkan diantara banyak lembaga tersebut tidak terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik.

Walau begitu, Wagub mengakui dengan adanya Badan Nasional Perbatasan serta Badan Pengelola Perbatasan di daerah, telah banyak kemajuan yang telah diperoleh jika dibandingkan dengan tidak adanya badan perbatasan.

“Saudara-saudara kita di perbatasan kerap  menyindir bahwa mereka sudah sering mendengar program dan rencana pembangunan, namun lebih banyak janji-janji tersebut tidak terealisasikan,” ujarnya.

Untuk itu Wagub Farid Wadjdy sangat berharap forum seperti rakor pada hari ini dapat merumuskan kebijakan dan program yang hendaknya sesuatu yang nyata dapat dikerjakan dan realisasikan. Ini tidak saja bagi Kaltim tetapi juga bagi provinsi lain yang hadir seperti Kalbar, Riau, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kaltim, Frederix Bid mengatakan bahwa Pemrov Kaltim terus berupaya membangun infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana transportasi udara dalam upaya memperlancar arus barang dan penumpang.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim adalah membangun tiga bandara di perbatasan yang bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, yaitu pembangunan bandara di Long Bawan Kabupaten Nunukan, Datah Dawai di Kabupaten Kutai Barat dan Long Ampung di Kabupaten Malinau.

“Dengan berbagai  upaya yang dilakukaan oleh Pemprov Kaltim, kita berharap agar disparitas ataupun kesenjangan antara pembangunan perbatasan dan wilayah lainnya dapat teratasi,” ujarnya.

Dalam acara ini juga diserahkan bantuan masing-masing satu unit kendaraan roda dua dan roda empat dari Kementerian Daerah Tertinggal (PDT) kepada Pemprov Kaltim yang diteruskan Wagub Farif Wadjdy kepada Wakil Bupati Nunukan, Hj. Asmah Gani.(yul/hmsprov)

Foto: Farid Wadjdy

Berita Terkait
Government Public Relation