Wagub Sebut Energi Terbarukan Hadapi Serangan Dari Luar

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi Membuka Seminar dan Workshop Nasional "Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan untuk Mencapai Sustainable Development Goals, Partnership for A Sustainable Goals" (Samsul/humasprovkaltim)

BALIKPAPAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi memberi pernyataan cukup ‘menggoda’ saat membuka Seminar dan Workshop Nasional "Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan untuk Mencapai Sustainable Development Goals, Partnership for A Sustainable Goals" di Novotel Hotel Balikpapan, Rabu (13/3/2019).

Mantan anggota Komisi VII DPR RI ini mencurigai sulitnya Indonesia mengembangkan teknologi energi terbarukan karena faktor kesengajaan. Dia mencurigai serangan itu datang dari luar. “Boleh kan saya curiga? Teknologi untuk energi terbarukan ini memang sengaja dibuat mahal,” kata Hadi.

Dia mencontohkan pengembangan solar cell (sel surya) dalam jumlah tertentu. Dimana harga produksi solar cell tidak bisa dibeli oleh PLN. Alasannya, harganya mahal sedangkan PLN sudah memiliki patokan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah.

Pertanyannya lanjut Wagub, mengapa harga solar cell mahal, karena teknologinya mahal atau sengaja dibuat mahal. Tujuannya agar pengguna energi kembali ke energi fosil. “Jadilah tetap kita gunakan energi fosil. Kuras dulu sumber daya alam kita,” sengit Hadi.

Kemudian ketika ditanya wartawan soal langkah nyata apa yang akan dilakukan Pemprov Kaltim menghadapi kenyataan seperti disampaikan saat membuka seminar tersebut. Dijelaskannya, kebijakan Pemprov Kaltim sudah tergambar jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dalam Visi “Berani untuk Kaltim yang Berdaulat”.

Khususnya misi keempat yakni “Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”.

“Sikap kami sangat jelas dalam RPJMD 2018-2023 dan Visi Misi Kaltim Berdaulat. Secara teknis nanti akan diperdalam dalam program-program yang lebih rinci,” jawabnya.

Namun demikian lanjutnya, berbagai upaya yang dilakukan daerah sangat bergantung dengan regulasi dan kebijakan nasional karena keberadaan Kaltim sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apalagi kata Hadi, pengembangan teknologi energi terbarukan di tingkat nasional masih akan dilakukan secara bertahap dengan target 23 persen pada tahun 2025.

“Kalau mau realistis ya harus ditingkatkan. Saat ini saja baru sekitar 15 persen. Atau tidak usah beli energi dari luar. Kita pakai batu bara kita sendiri saja, tidak usah diekspor. Cukup sekali untuk kita. Tapi ini kan kebijakan nasional yang harus kita ikuti. Kalau mau realistis, batu bara dan minyak kita jangan dihabisi,” bebernya.

Wagub pun memberikan apresiasi atas inisiatif panitia menggelar kegiatan tersebut. 

Begitupun dengan  semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut termasuk kehadiran ratusan peserta yang nampak sangat antusias.

Menurut dia, membangun Kaltim tidak mungkin dilakukan sendiri tapi perlu dukungan masyarakat dan semua pihak.

Selain itu, Hadi pun berpesan agar setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan, aspek keberlanjutan dan memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar. “Kalau itu kita kerjakan dengan baik, Insyaallah masyarakat pasti akan menyambut  positif,” tandasnya.

Sementara itu, Co Founder CSRI Indonesia, Jalal dalam konferensi pers usai seminar mengungkapkan prediksi sejumlah penelitian yang memperkirakan pada tahun 2050 sudah tidak akan ada lagi penggunaan energi fosil. Oleh karena itu menurut dia, sejak sekarang perusahaan-perusahaan energi fosil sudah seharusnya mulai mengembangkan produksi energi terbarukan.

“Saya yakin mereka (perusahaan energi fosil) sudah menyiapkan pengembangan untuk energi terbarukan ini. Meski belum mau benar-benar terbuka soal rencana mereka,” jelasnya. Seminar dan workshop nasional ini terselenggara dari kerja sama MM Sustainability Universitas Trisakti, PT TEP, CECT dan TDA Community Balikpapan. (sul/her/yans/fat/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation