Wagub Siap Buka Posko di Pusat

Minta Perhatian Lebih Baik, Kaltim Ancam Otonomi Khusus

 

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan siap membuka Posko, terkait upaya warga Kaltim menuntut otonomi khusus (Otsus), jika Pemerintah Pusat tidak memberikan perhatian lebih baik kepada Kaltim, terkait penunjang program pembangunan daerah. Salah satunya soal Dana Alokasi Umum (DAU) 2015.

Tuntutan otonomi khusus ini merupakan bingkai dari keutuhan NKRI di daerah. Karena perjuangan ini telah lama disampaikan beberapa tokoh masyarakat di Kaltim, sehingga patut didukung. “Karena itu, Pemprov Kaltim bersama sejumlah tokoh masyarakat, termasuk kalangan akademisi harus menyiapkan data dan argumentasi.

“Sejumlah data tersebut untuk memperkuat  tuntutan tersebut. Bahkan, saya siap berposko di Pusat. Yang jelas, meski otonomi khusus, Kaltim tetap merupakan bagian NKRI,” kata Mukmin Faisyal di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/11).

Tuntutan ini sudah lama dilakukan Pemprov Kaltim dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda, tetapi belum mendapat perhatian dari Pusat. Karena itu, melalui pemerintahan yang baru dipimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diharapkan mendapat perhatian lebih baik.

Bahkan yang lebih mengejutkan, ternyata adalah Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan akan mengevaluasi program pembangunan rel kereta api untuk pengangkut batu bara di Kaltim.

“Apa alasan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi program tersebut bahkan harus menghentikan pembangunan rel kereta api. Apalagi, Pemprov Kaltim sudah melakukan program untuk menyekolahkan putra-putri terbaik ke Rusia untuk pengembangan sarana transportasi rel kereta api di daerah ini,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi menegaskan sesuai keputusan Gubernur se Kalimantan baru-baru ini di Jakarta bahwa silahkan saja Pusat mengambil SDA dari  daerah, tetapi harus memberikan manfaat berimbang bagi masyarakat.

Menurut dia, pemanfaatan rel kereta api sudah jelas, yakni untuk manufaktur. Karena batu bara adalah potensi unggulan yang dimiliki daerah. Tetapi, hal ini tentu tidak akan bisa terlaksana jika tidak didukung infrastruktur memadai.

“Kebetulan ada rel kereta api, tentu ini akan mendukung dan pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Tapi, jika Pemerintah Pusat mau menyetop, apa logikanya. Kecuali, Pusat mau mengganti investasi yang lain dengan APBN, ya silahkan,” jelasnya.

Alasan Pusat, pembangunan  rel kereta api akan merusak lingkungan.  Selain itu SDA akan habis, tetapi semua itu harus dilihat batu bara yang berada di Hulu Mahakam. Sehingga harus ada upaya pengolahan batu bara sebelum dijual, salah satunya dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus serta Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

 Anggota DPD RI asal Kaltim Bambang Susilo mengatakan otonomi khusus memang harus dilakukan Kaltim dan itu memungkinkan. Apalagi, Kaltim terus berupaya melakukan pembangunan di daerah, khususnya di pembangunan rel kereta api.

“Otonomi khusus ini dasarnya UUD 1945 dan itu sangat memungkinkan. Karena itu, rakyat Kaltim harus bersatu. Alasan kuat untuk syarat itu antara lain, Kaltim memiliki salah satu kerajaan tertua di negara ini yaitu Kerajaan Kutai. Kemudian pengerukan SDA yang besar, namun lingkungan sudah rusak. Berangkat dari alasan itu, saya yakin dengan tuntutan Kaltim tentang otonomi khusus,” jelasnya.

 

Tidak Anarkis

 

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kaltim Menggugat Keadilan Menuju Otonomi Khusus, Senin (10/11). Aksi mereka sebelumnya dilakukan di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Selain Wagub Mukmin Faisyal, turut hadir menemui perwakilan pengunjukrasa, Ketua DPRD Kaltim H Syahrun, Anggota DPD RI asal Kaltim Bambang Susilo, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi dan Asisten Administrasi Umum Meiliana. Para pendemo diterima di Ruang Ramadhan Kantor Gubernur.

Kepada perwakilan masyarakat, Mukmin Faisyal meminta agar aspirasi mereka untuk menuntut otonomi khusus untuk Kaltim dituangkan dalam surat resmi agar lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Wagub Mukmin Faisyal mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menggunakan cara-cara anarkis dalam penyampaian aspirasi mereka. 

"Gubernur Awang Faroek sudah berkali-kali berupaya meminta perhatian pusat. Meski belum sehat benar, pekan lalu beliau tetap berjuang dalam rapat  kerja gubernur se-Kalimantan bersama Presiden Joko Widodo. Ini menunjukkan betapa kuat komitmen gubernur memperjuangkan kepentingan rakyat Kaltim," ujar Mukmin.

Tuntutan rakyat Kaltim agar pusat tidak hanya bisa mengeruk kekayaan sumber daya alam, tanpa memberi pengaruh signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus dilakukan dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh pemangku kepentingan di daerah dengan tetap berpijak pada pijakan hukum yang berlaku.

Aksi-aksi anarkis dan radikal menurut Mukmin justru akan merugikan rakyat Kaltim. Simpati dan dukungan akan semakin sulit didapatkan dari rakyat. Kepada perwakilan masyarakat, Wagub Mukmin Faisyal menegaskan bahwa Pemprov Kaltim selalu siap menerima masyarakat untuk berdialog dan berdiskusi sehingga tidak perlu menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang anarkis.

Pemimpin aksi, Khoirul menyatakan tuntutan otonomi khusus (Otsus) sangat wajar. "Tidak ada pilihan selain otonomi khusus. Ini langkah awal kami untuk menggugah semangat rakyat Kaltim agar mendapat perhatian yang lebih baik dari pusat," ujar Khoirul yang menegaskan aksi mereka akan terus dilakukan hingga pusat mengabulkan tuntutan mereka. (jay/sul/es/hmsprov)

///FOTO : Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP dan Ketua DPRD Kaltim H Syahrun, Anggota DPD RI asal Kaltim Bambang Susilo, Marthin Billa, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi dan Asisten Administrasi Umum Meiliana bersama sejumlah perwakilan pengunjuk rasa.(syaiful/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation