Wantimpres Gali Persoalan Terkait Pemantapan Pengamanan Perbatasan

Wantimpres Gali Persoalan Terkait Pemantapan Pengamanan Perbatasan

 

SAMARINDA - Menggali berbagai persoalan dan mencari masukan demi pemantapan pengamanan wilayah perbatasan, tim kajian perbatasan negara wilayah darat dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berkunjung ke Kaltim.

Kunjungan Anggota Tim Kajian Wantimpres  terdri atas Letkol Gatot Sutomo ST dan M Yusuf Kartanegara diterima Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman di Ruang Tuah Himba Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/9).  

Fatur Rahman menjelaskan, Provinsi Kaltim  setelah berpisah dengan Kalimantan Utara (Kaltara), perbatasan Kaltim hanya dengan Serawak, Malaysia.

"Walaupun demikian, kami juga punya pulau-pulau terluar, antara lain Pulau Maratua yang mana sebelah lautnya berbatasan dengan Negara Filipina," kata Fatur Rahman.

Ditambahkan Fatur, batas wilayah darat itu berada di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dengan kecamatan terluarnya adalah Long Apari. 11 desa di kawasan itu pun menjadi target prioritas percepatan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 

Diungkapkan Fatur, berbagai permasalahan sosial ekonomi hingga saat ini masih menghadapi banyak kendala.  Pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk kawasan itu adalah pembangunan infrastruktur, karena Kabupaten Mahulu saat ini hanya bisa dijangkau melalui transportasi sungai dan udara.

"Musim kemarau saat ini,  berimbas  pada  kelancaran arus transportasi air, sehingga dampaknya harga-harga kebutuhan masyarakat melonjak naik. Hal itu akibat mahalnya ongkos angkut barang menuju Kebupaten Mahulu," ungkap Fatur.   

Sementara Letkol Gatot Sutomo mengatakan Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan kepada Presiden, baik diminta maupun tanpa diminta. Masukan dan kajian tersebut tidak untuk dipublikasikan tetapi khusus hanya disampaikan kepada Presiden.

"Kemudian semester ini, yang dimulai bulan Juni, kami harus menyusun kajian tentang pemantapan pengamanan negara wilayah darat di wilayah Kalimantan, mulai dari Kalbar sampai Kaltim," kata Gatot.

Ditambahkan,  tim kajian perbatasan negara wilayah darat tidak saja menangani masalah pertahanan negara, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan rakyat maupun aspek lainnya.

"Karena itu, masalah pengamanan perbatasan bukan tanggung jawab aparat keamanan saja,  tetapi perlu sistem pengamanan terpadu," jelas Gatot. 

Dalam pertemuan tersebut, juga dilakukan dialog terkait berbagai permasalahan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Mahulu, terutama bidang kesehatan, perhubungan, sosial, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi. (mar/sul/es/hmsprov).

///FOTO : Anggota Tim Kajian Wantimpres  terdri atas Letkol Gatot Sutomo ST (kiri) dan dan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman (dua dari kiri).(umar/humasprov)

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation