Wantimpres Gali Persoalan Terkait Pemantapan Pengamanan Perbatasan
SAMARINDA - Menggali berbagai persoalan dan mencari masukan demi pemantapan pengamanan wilayah perbatasan, tim kajian perbatasan negara wilayah darat dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berkunjung ke Kaltim.
Kunjungan Anggota Tim Kajian Wantimpres terdri atas Letkol Gatot Sutomo ST dan M Yusuf Kartanegara diterima Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman di Ruang Tuah Himba Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/9).
Fatur Rahman menjelaskan, Provinsi Kaltim setelah berpisah dengan Kalimantan Utara (Kaltara), perbatasan Kaltim hanya dengan Serawak, Malaysia.
"Walaupun demikian, kami juga punya pulau-pulau terluar, antara lain Pulau Maratua yang mana sebelah lautnya berbatasan dengan Negara Filipina," kata Fatur Rahman.
Ditambahkan Fatur, batas wilayah darat itu berada di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dengan kecamatan terluarnya adalah Long Apari. 11 desa di kawasan itu pun menjadi target prioritas percepatan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Diungkapkan Fatur, berbagai permasalahan sosial ekonomi hingga saat ini masih menghadapi banyak kendala. Pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk kawasan itu adalah pembangunan infrastruktur, karena Kabupaten Mahulu saat ini hanya bisa dijangkau melalui transportasi sungai dan udara.
"Musim kemarau saat ini, berimbas pada kelancaran arus transportasi air, sehingga dampaknya harga-harga kebutuhan masyarakat melonjak naik. Hal itu akibat mahalnya ongkos angkut barang menuju Kebupaten Mahulu," ungkap Fatur.
Sementara Letkol Gatot Sutomo mengatakan Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan kepada Presiden, baik diminta maupun tanpa diminta. Masukan dan kajian tersebut tidak untuk dipublikasikan tetapi khusus hanya disampaikan kepada Presiden.
"Kemudian semester ini, yang dimulai bulan Juni, kami harus menyusun kajian tentang pemantapan pengamanan negara wilayah darat di wilayah Kalimantan, mulai dari Kalbar sampai Kaltim," kata Gatot.
Ditambahkan, tim kajian perbatasan negara wilayah darat tidak saja menangani masalah pertahanan negara, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan rakyat maupun aspek lainnya.
"Karena itu, masalah pengamanan perbatasan bukan tanggung jawab aparat keamanan saja, tetapi perlu sistem pengamanan terpadu," jelas Gatot.
Dalam pertemuan tersebut, juga dilakukan dialog terkait berbagai permasalahan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Mahulu, terutama bidang kesehatan, perhubungan, sosial, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi. (mar/sul/es/hmsprov).
///FOTO : Anggota Tim Kajian Wantimpres terdri atas Letkol Gatot Sutomo ST (kiri) dan dan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman (dua dari kiri).(umar/humasprov)
12 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 April 2019 Jam 22:39:20
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21 April 2019 Jam 08:28:35
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11 Maret 2020 Jam 09:41:20
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 06:26:18
Hari Nasional
10 Agustus 2022 Jam 06:23:30
Peranan Organisasi Perempuan
10 Agustus 2022 Jam 06:20:11
Kegiatan Silaturahmi
09 Agustus 2022 Jam 15:08:45
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
05 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 Oktober 2018 Jam 18:40:49
Kepemudaan dan Olahraga
27 September 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
28 Februari 2014 Jam 00:00:00
Prestasi
11 Juli 2020 Jam 00:48:38
Pemerintahan