Dari Seminar Pendidikan HUT PGRI Kaltim ke-68
SAMARINDA–Pendidikan bagi wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3 T) di Kaltim memerlukan perlakuan khusus agar terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan di seluruh Kaltim.
Perlakukan khusus tersebut dapat berupa sekolah berasrama, penggunaan teknologi informasi dan internet serta penyatuan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas di satu lokasi. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kaltim, H Farid Wadjdy saat membuka seminar bertajuk Strategi Pendidikan Sistem 3 T di Kaltim dalam rangka HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim ke-68 di Samarinda, Sabtu (9/11).
Dijelaskan Farid, strategi pendidikan untuk wilayah 3 T memang memerlukan kerja keras dari semua pihak terutama para pendidik yang hingga saat ini penyebarannya tidak merata antara wilayah 3 T dan daerah perkotaan.
“Untuk itu usulan dengan menaikkan insentif bagi guru-guru yang mengajar di daerah tertinggal, terpencil dan terluar perlu dipikirkan. Sehingga ada gairah guru-guru di Kaltim untuk mengabdi di wilayah 3 T tersebut,” ujarnya.
Farid Wadjdy yang juga bertindak sebagai keynote speaker mengatakan kondisi geografis di Kaltim yang sangat variatif, mulai dari dataran yang dapat dijangkau dengan kondaraan roda empat hingga pelosok-pelosok pedalaman yang hanya dapat ditempuh dengan sungai dan udara saja.
Untuk itu dirinya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mewacanakan para guru yang baru diangkat wajib bertugas selama beberapa waktu di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar di Kaltim.
Usulan ini sebenarnya sangat baik untuk menempa mental dan motivasi sehingga seorang guru tidak saja harus pandai mengajar tetapi juga harus mampu menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
“Jadi sebelum seorang guru diangkat harus ada kesepakatan agar dapat bertugas di daerah 3 T tersebut selama beberapa waktu. Diharapkan cara ini dapat mengatasi persoalan keterbatasan pendidikan di daerah 3 T,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, H Musyahrim mengatakan tujuan dari seminar HUT PGRI Kaltim ini adalah mencari solusi tentang pelayanan di daerah 3 T yang belum dilaksanakan secara luas dan maksimal. Pendidikan di daerah 3 T ujar Musyahrim sangat terkendala oleh kondisi geografi, sosial kemasyarakatan dan keterbatasan akses pembangunan.
Dijelaskannya, selama ini banyak desa yang hanya dihuni oleh 30 hingga 50 kepala keluarga. Sehingga untuk mendirikan sekolah akan mubazir, tetapi jika tidak ada sekolah maka anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah.
“Persoalan-persoalan inilah yang harus dapat dipecahkan oleh PGRI dalam hari ulang tahunnya ke-68. Semoga pendidikan di wilayah 3T dapat sama kualitasnya dengan pendidikan di perkotaan,” ujarnya.
Selain dihadiri Wagub Farid Wadjdy, hadir pula Ketua PGRI Pusat, Dr Sulistyo dan Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr Unifah Rosydi serta ratusan guru dari 14 kabupaten/kota di Kaltim, khususnya yang selama ini bertugas di wilayah pedalaman, terpencil dan terluar Kaltim. (yul/hmsprov)
//Foto: PEMERATAAN PENDIDIKAN. Wagub Kaltim berbincang dengan Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr Unifah Rosydi. (yuliawan/humasprov kaltim).
01 September 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 April 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
29 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 November 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
05 November 2019 Jam 22:59:05
Pendidikan
15 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
26 Februari 2021 Jam 16:56:59
Administrasi Pembangunan
26 Februari 2021 Jam 16:30:40
Siaran Pers
26 Februari 2021 Jam 16:15:21
Berita Acara
26 Februari 2021 Jam 16:11:33
Berita Acara
26 Februari 2021 Jam 11:33:44
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
18 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Januari 2021 Jam 22:10:37
Kegiatan Silaturahmi
23 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 Juni 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia