Wujudkan Pengelolaan SDA yang Efektif dan Efisien

Rakor  Pertambangan dan Energi se Kaltim dan Kaltara

 

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal mengatakan sektor pertambangan dan energi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional.

Kaltim dengan segala potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai lumbung energi dan pusat pengolahan hasil tambang dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Menurut dia, sektor pertambangan mineral dan batu bara sebagai salah satu kegiatan yang mengeksploitasi migas dan batu bara, telah berkontribusi besar dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Batu bara, merupakan primadona Kaltim dan telah berproduksi mencapai 229 juta ton pada 2013 dengan penerimaan negara dalam bentuk royalti mencapai Rp1,395 triliun dan iuran tetap Rp9,5 miliar.

“Kedepan penerimaan dari royalti dan iuran tetap tersebut akan mengalami penurunan seiring dengan adanya pembatasan produksi batu bara yang dikeluarkan pemerintah pusat, hal itu juga dipengaruhi oleh kecenderungan menurunnya harga batu bara di pasar global. Namun, Kaltim akan terus berupaya meningkatkan daya saing ekonomi batu bara, dengan tidak mengekspor batu bara mentah, melainkan diolah dulu,” ungkap Mukmin saat membuka Rapat Koordinasi Pertambangan dan Energi se-Kaltim dan Kaltara, di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Senin (5/5) malam.

Kedepan, lanjut dia, Kaltim dan Kaltara berupaya untuk menggali SDA untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian alam. Artinya, pengelolaan SDA harus efektif, efisien dan ramah lingkungan serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, untuk pembangunan sektor energi khususnya ketenagalistrikan, Mukmin menyebut terjadi peningkatan capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada 2013 menghasilkan daya terpasang sebesar 737,4 MW, daya mampu 529,60 MW, beban puncak 443,30 MW, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil Pemprov Kaltim untuk mengatasi persoalan kekurangan pasokan listrik melalui pembangunan pembangkit listrik, yaitu PLTU Gunung Bayan 2x15 MW, PLTG Peaking PLN 2x50 MW, PLTG Senipah 2x41 MW dan PLTU Cahaya Fajar Kalimantan Timur (CFK) 1x50 MW.

Selain itu, telah dibangun pembangkit listrik dengan menggunakan bahan baku gas methane yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) yang dilakukan PT REA Kaltim Plantations, sekaligus menjadi best practice di Asia Tenggara.

Langkah yang telah ditempuh oleh PT REA Kaltim Plantations akan diikuti oleh perkebunan kelapa sawit lainnya yaitu PT Prima Mitra Mandiri Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kertanegara dan PT Indonesia Plantations Sinergi di Desa Maloy, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur.

Pemprov terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik di kawasan pedalaman dan daerah terpencil dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar cell. Realisasi pada 2013 mencapai 27.659 unit di 496 desa pada 94 kecamatan yang tersebar di wilayah Kaltim dan Kaltara.

“Target kita pada 2018 rasio elektrifikasi sudah mencapai 98 persen. Yang jelas, apa yang menjadi visi Pemprov Kaltim saat ini akan dapat menjadikan motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat baik di Kaltim maupun di Kaltara untuk menjadikan wilayahnya semakin maju dan berkembang melalui pengelolaan SDA efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan,” pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Walikota Samarinda H Nusyirwan Ismail, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim H Amrullah, perwakilan dari Kementerian ESDM, serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara. (her/sul/es/hmsprov).

///FOTO : Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal menyerahkan plakat kepada sejumlah Kepala Dinas Pertambangan kabupaten/kota se Kaltim.(fajar/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation