Samarinda – Dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) kini wajib mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan Pola Pikit Digital yang utama.

Hal ini disampaikan oleh Dewan TIK Provinsi Kalimantan Timur Dedy Cahyadi saat dirinya memberikan paparan inspiratif tentang Mindset Digitalisasi atau Digital-First Mindset dalam kelas khusus yang digelar di Gedung BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Senin (14/7/2025).

Acara ini diikuti peserta yang berasal dari perwakilan berbagai Perangkat Daerah (PD) se-Kaltim yang antusias mengikuti sesi yang membahas urgensi transformasi digital dalam pelayanan publik.

Dalam presentasinya, Dedy yang juga merupakan dosen dan Kepala Laboratorium Aplikasi Internet di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman menekankan pentingnya menanamkan pola pikir digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, Digital-First Mindset bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga soal menjadikan pendekatan digital sebagai prioritas utama dalam desain dan implementasi layanan.

“Transformasi digital bukan sekadar alat bantu, tapi sudah menjadi fondasi utama untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih baik dan responsif bagi masyarakat,” jelas Dedy.

Menutup sesi, Dedy juga mengingatkan ancaman siber yang mengintai proses digitalisasi. Sehingga, diperlukan pula literasi tentang keamanan dan perlindungan data di jagat maya.

“Transformasi digital tanpa perlindungan data dan keamanan sistem yang kuat akan sangat rentan. Maka keamanan informasi harus menjadi prioritas setara,” tegasnya.

Terakhir, Dia berharap setelah pelatihan ini Pemprov Kaltim dapat melakukan inovasi serta mendorong transformasi digital dan layanan publik semakin prima dan berujung pada masyarakat kaltim yang terpenuhi hak-haknya.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para ASN dan pemangku kepentingan di Kaltim semakin siap menghadapi tantangan pelayanan publik di era digital, serta mampu mewujudkan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan inklusif,” Tutupnya (hmd/dfa)