Samarinda - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim bersama Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) RI melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) guna membahas sejumlah program pembangunan diantaranya, Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Pengangguran, Prevelansi Stunting dan Pengendalian Inflasi Tahun 2024.

Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Pola Dasar Lantai 1 Kantor Bappeda Kaltim, Senin (22/7/2024) dihadiri oleh berbagai perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kaltim diantaranya Dinas PUPR PERA Kaltim, DKP3A, Dinas Sosial, Diskominfo, Biro Kesra, Biro Ekonomi, Disperindagkop UKM, DPMPD, Dispora, Dinas Pariwisata, Disdikbud Kaltim dan beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kaltim dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim.

Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Prov. Kaltim Mispoyo dalam kesempatan itu mengatakan, tujuan dari FGD ini untuk mengevaluasi pencapaian target-target pembangunan daerah serta merumuskan strategi yang efektif untuk jangka panjang pembangunan kedepan.

Mispoyo menekankan, pentingnya kolaborasi antar stakeholder pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kebijakan lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Dan hari ini saya mengapresiasi kepada rekan rekan di OPD yang sudah hadir, bahwa telah hadir Irjen Kemendagri RI ingin melihat perkembangan di Kaltim. Program kegiatan dan usaha apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan kedepan oleh Pemprov Kaltim dalam hal Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Pengangguran, Prevelansi Stunting dan Pengendalian Inflasi 2024,"jelas Mispoyo sapaan akrabnya.

Mispoyo dihadapan pejabat, memaparkan bahwa Pada Tahun 2024 Kaltim fokus untuk peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang andal untuk percepatan transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2025, optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur wilayah yang berdaya saing dan pada tahun 2026 Pemantapan Kapasitas daerah sebagai mitra IKN.

Ia juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas utama pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan bagi Bappeda Kaltim dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Mispoyo
berharap agar semua pihak terus berkomitmen dan berkontribusi aktif dalam upaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

"Kerjasama yang baik antar perangkat daerah  maupun instansi vertikal sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Kami optimis dengan dukungan semua pihak, Kaltim dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Acara FGD diakhiri dengan sesi pembagian desk, dimana setiap perangkat daerah melalui pejabat yang membidangi menyampaikan terget kinerja dan sasaran pencapaian kepada tim auditor dari Kemendagri RI. (Rey/pt)