Samarinda — Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya validitas data literasi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan penguatan budaya baca masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan melalui webinar bertema Penguatan Pemahaman dan Validitas Data Kajian IPLM dan TKM dalam Mendukung Pembangunan Literasi Daerah yang digelar secara daring, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan literasi melalui pengelolaan data yang akurat, terukur.

Webinar yang dilaksanakan secara daring tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si dan Koordinator Kajian Perpustakaan Perpusnas RI Dr. Irhamni, S.Hum., M.P., Ph.D sebagai narasumber. Kepala DPK Kaltim Ir. Hj. Lisa Hasiliana, M.Si turut memberikan pidato kunci dalam kegiatan tersebut.

Peserta webinar berasal dari berbagai unsur, di antaranya Dinas Perpustakaan kabupaten/kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pengelola perpustakaan sekolah, hingga perpustakaan khusus di wilayah Kalimantan Timur.

Kepala DPK Kaltim Lisa Hasiliana mengatakan, kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan literasi masyarakat.

“IPLM dan TKM menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan budaya baca masyarakat. Karena itu, kualitas dan validitas data harus diperhatikan agar hasil kajian benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” katanya.

Menurut Lisa, peningkatan literasi masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan dukungan lintas sektor melalui penyediaan akses bacaan yang memadai, pemanfaatan teknologi digital, penguatan komunitas literasi, hingga peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan.

“Perpustakaan saat ini bukan hanya tempat membaca, tetapi juga pusat belajar dan ruang tumbuh masyarakat. Inovasi layanan dan kolaborasi menjadi kunci untuk membangun budaya literasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, DPK Kaltim berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya penguatan data literasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran. (sef/pt)