Geospasial Bukan Sekadar Peta, Tapi Pondasi Pembangunan Daerah

Samarinda– Kebutuhan akan data dan informasi, khususnya data geospasial, telah menjadi hal yang sangat sentral dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hal ini diungkapkan oleh Surveyor Pemetaan Muda Badan Informasi Geospasial (BIG), Dhaniswara Wiradharma saat memberikan paparannya pada Coaching Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Tahun 2025, di Ruang WIEK, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, mustahil bagi pemerintah untuk menjalankan program tanpa acuan dan data yang valid, karena data merupakan bukti konkret dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Dhaniswara menekankan pentingnya evaluasi dalam penyelenggaraan data geospasial.

"Di tingkat pusat, ada evaluasi khusus untuk pembangunan infrastruktur informasi geospasial," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa untuk membangun informasi geospasial yang komprehensif, diperlukan serangkaian alat dan hal-hal yang perlu dibangun terlebih dahulu.

Dalam menilai performa atau hasil kerja terkait data geospasial, menggunakan indeks, seperti menilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Semua itu istilahnya performa atau hasil kerja yang berdasarkan bukti, yang tidak bisa diukur pakai perasaan," tegas Dhaniswara.

Dhaniswara menyebutkan bahwa Kalimantan Timur sebelumnya berada di level unggul dalam penilaian infrastruktur informasi geospasial. Namun, karena adanya kalibrasi ulang standar penilaian, nilai Kaltim kini berada di level optimal dengan nilai 3,59dari sebelumnya di atas 4,2.

"Ini tidak apa-apa, bukan dalam artian penurunan karena adanya penurunan performa secara umum, tetapi pengklarifikasian nilai sehingga jelas meng-capture apa yang perlu diperbaiki pemerintah daerah," jelasnya.

Pihaknya memiliki serangkaian indikator domain dan aspek dalam penilaian, salah satunya adalah perencanaan pembangunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat lima pilar utama dalam infrastruktur informasi geospasial: kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Dhaniswara kembali menegaskan bahwa data merupakan bagian integral dari kerangka kerja dan mustahil untuk bekerja atau menghasilkan sesuatu tanpa data yang akurat. Data harus akurat karena digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Ia juga mengingatkan pentingnya memisahkan data yang diproduksi secara internal dan data yang diproduksi oleh instansi lain. Dalam menganalisis kebutuhan pembangunan, seluruh data tersebut sangat dibutuhkan. (Prb/ty)