Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempertegas komitmennya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini ditandai dengan Peluncuran Proyek Perubahan Strategi Percepatan Implementasi Gratispol Pendidikan, dan penyerahan simbolis bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan Gratispol.

Acara dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas'ud (Harum), didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Ketua DPRD Hasanuddin Mas'ud, dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Digelar di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/11/2025).

Dalam launching ini, Rudy Mas'ud secara simbolis menyerahkan UKT Gratispol kepada 53 perwakilan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/S) di Kaltim.

Gubernur Rudy Mas'ud mengumumkan bahwa bantuan yang cair saat ini mencapai Rp 44 miliar dari 7 PTN yang administrasinya telah lengkap. Sementara penerima UKT gratis disalurkan kepada 32.853 mahasiswa. Dana ini diharapkan segera meringankan beban mahasiswa sebagai "Generasi Emas Kaltim."

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim mengalami pemangkasan, hal itu tidak menyurutkan tekad Pemprov untuk memajukan pendidikan.

"Bagi kami, pendidikan ini bukan cost (biaya). Tapi investasi Kaltim," tegas Gubernur Rudy Mas'ud.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat, di mana standar minimal yang diharapkan adalah lulusan S1.

"Gunakan segera (dana ini) untuk meringankan beban mahasiswa. Agar anak-anak Kaltim dapat mengenyam pendidikan tidak sebatas SMA/K, tapi hingga jenjang S1-S3," harapnya. Syaratnya pun sederhana, cukup minimum domisili Kaltim selama 3 tahun.

Dalam kesempatan itu, Rudy Mas'ud juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran yang disebabkan oleh proses APBD Perubahan yang baru selesai di awal November.

Lebih lanjut, Gubernur memberikan janji besar. Tahun depan, program UKT gratis akan diperluas ke seluruh universitas di Kaltim,mencakup semester 1 hingga semester 8.

Program ini merupakan upaya jangka panjang Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas SDM lokal, bukan sekadar proyek jangka pendek.

Gubernur juga memberikan peringatan keras terkait penggunaan dana bantuan pendidikan ini, yang merupakan amanah rakyat.

"Dana gratispol wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran. Tidak boleh ada penyimpangan atau penyalahgunaan. Penggunaan dana harus akuntabel dan tertib administrasi," pesannya.

Momen peluncuran diawali dengan penandatanganan komitmen bersama jajaran PTN/S se-Kaltim, menandakan kolaborasi kuat antara Pemprov dan dunia akademis dalam mencetak calon pemimpin berakhlak dan warga negara yang bermanfaat. (KRV/pt)