Samarinda – Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Provinsi Kaltim, Irene Yuriantini menekankan pentingnya peran media dalam mendukung prinsip-prinsip good governance serta menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat secara luas.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam forum bertajuk “Peran Media dalam Menyukseskan Quick Win Kemendukbangga BKKBN di Kaltim”, di Resto Hungry Bank, Jalan Bukit Alaya, Samarinda, Kamis (8/5/2025)

Acara tersebut merupakan inisiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur dengan dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya yakni Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltim M. Khaidir serta insan pers dari berbagai media cetak, elektronik dan online.

Irene dalam penyampaiannya, mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Presiden Prabowo menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat adalah fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang baik,” ujar Irene.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan prinsip good governance tersebut telah sejalan dengan berbagai regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tata kelola ruang digital secara sehat dan produktif.

Lebih lanjut, Irene mengungkapkan bahwa Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan informasi publik secara konkuren. 

Dukungan kebijakan lainnya juga datang dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2024 yang mengarahkan strategi komunikasi publik secara terintegrasi dan efektif.

Dalam konteks tersebut, media dinilai memiliki posisi strategis sebagai pilar demokrasi. Selain berfungsi sebagai penyampai informasi, media juga berperan sebagai pengawas independen (watchdog) terhadap jalannya pemerintahan.

“Media adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Melalui media, suara rakyat dapat tersampaikan dan kinerja pemerintah dapat diawasi,” jelas Irene.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh UU KIP membuka akses yang luas bagi media untuk memperoleh data dan kebijakan pemerintah secara objektif. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Irene juga menekankan pentingnya menjaga ruang media yang sehat. Dalam era demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan bahkan dibutuhkan, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh pers.

“Media memang banyak yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, tetapi bukan berarti tidak boleh mengkritisi,” tegasnya.

Di akhir pemaparannya, Irene menyampaikan apresiasi terhadap forum yang diinisiasi oleh BKKBN ini. Ia menilai kegiatan semacam ini sangat penting sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah dan media dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di Kaltim. (rey/pt)