Samarinda – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 telah disetujui secara keseluruhan dengan nilai total Rp 15,15 triliun. Angka ini menujukkan semakin kokohnya kemandirian fiskal Kaltim, di tengah tantangan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando mengakui bahwa proses penyusunan dan dinamika RAPBD 2026 cukup menantang. Rencana pendapatan daerah Kaltim dipatok sebesar Rp 14,25 triliun. Yang menjadi sorotan adalah besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 10,75 triliun.

"Dinamikanya cukup banyak penyesuaian karena pemotongan TKD. Saat kita menyusun RAPBD 2026 sudah merencanakan pembangunan dan mengarusutamakan visi misi kepala daerah. Ruang fiskal kita cukup luas, meski mengalami pemotongan TKD," ujar Yusliando dalam dialog Publika TVRI Kalimantan Timur bertema Tata Kelola APBD Kaltim 2026, Selasa (2/12/2025).

Pemerintah Provinsi Kaltim menghadapi tekanan signifikan akibat pemangkasan TKD dan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini menyebabkan penundaan kegiatan non-prioritas dan penyesuaian pada beberapa sektor. Namun, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus utama.

Yusliando menegaskan bahwa fokus pembangunan daerah diarahkan pada empat prioritas utama. Yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi inklusif.

Ia memastikan bahwa program-program strategis dan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk program gratispol yang sudah berjalan, tak akan dikurangi dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan 2026.

"Pada prinsipnya pelayanan dasar tetap dilakukan Pemda. Prioritas 2026 ya tadi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. Kita tetap bisa dikatakan berjalan seperti biasa meski ada penyesuaian," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kemal Sandi selaku Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul) menyoroti pentingnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Saya ingin highlight pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari perencanaannya," kata Kemal Sandi. 

Kemal menekankan bahwa adanya efisiensi seperti ini, menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis yang mendalam guna memetakan mana kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan mana yang dapat disesuaikan. (KRV/pt)