Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam rangka diskusi dan pembelajaran terkait implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim di tingkat daerah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Tepian 2, Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Kamis (27/11/2025).

Rombongan Pemprov Sumatera Selatan dipimpin oleh Hadenli Ugihan selaku Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel.

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali pengalaman Kaltim sebagai provinsi percontohan nasional dalam pelaksanaan Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF), sekaligus memahami mekanisme teknis, kelembagaan, serta kebijakan penunjang yang telah dibangun Kaltim dalam agenda penurunan emisi.

Rombongan diterima oleh Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan, bersama jajaran Pokja dan Satgas FCPF-CF Kaltim yang terdiri dari berbagai perangkat daerah terkait. Turut hadir Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai struktur kebijakan dan peran lintas pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim di Kaltim.

Dalam paparannya, Tim FCPF-CF Kaltim menjelaskan bahwa implementasi NEK di Kaltim berjalan melalui skema pembayaran berbasis kinerja yang didukung oleh kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Pelaksanaan FCPF-CF periode 2020–2025 menjadikan Kaltim sebagai provinsi pionir sekaligus rujukan nasional dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan melalui program lanjutan bersama Green Climate Fund (GCF) yang memperkuat fondasi tata kelola emisi daerah.

Kaltim juga menampilkan perkembangan perdagangan karbon daerah, mulai dari persetujuan lokasi investasi hingga penyusunan rencana kerja pada berbagai komoditas berbasis lahan seperti kehutanan, gambut, dan perhutanan sosial.

Sejumlah regulasi telah disiapkan untuk mendorong ekosistem karbon yang lebih tertata, termasuk kebijakan perlindungan lingkungan hidup, mitigasi–adaptasi perubahan iklim, serta tata cara persetujuan lokasi perdagangan karbon.

Dalam kesempatan tersebut Hadenli Ugihan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kaltim dalam berbagi pengalaman.

“Praktik yang sudah berjalan di Kaltim dapat menjadi referensi strategis bagi Sumatera Selatan dalam memperkuat kebijakan iklim serta mempersiapkan implementasi perdagangan karbon.” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Kaltim, Iwan Darmawan, menegaskan bahwa Kaltim siap menjalin kolaborasi dan berbagi praktik baik dengan seluruh provinsi di Indonesia. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Kaltim bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga sinergi lintas sektor yang konsisten membangun pendekatan pembangunan rendah emisi.

“Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat posisi sebagai provinsi hijau. Kehadiran Sumsel menjadi momentum penting untuk memperluas pengetahuan dan memperkuat kerja sama antar-daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” ujarnya.

Ke depan, Kaltim berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi wawasan teknis, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara kedua provinsi dalam penguatan kebijakan iklim, pengembangan perdagangan karbon, serta percepatan agenda pembangunan rendah emisi di tingkat nasional. (sef/pt)

Foto : Hamid