Samarinda - Jelang Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memperkuat fondasi demokrasi. Dalam upaya membangun sinergi dan menciptakan suasana kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi di Hotel Fugo, Selasa (3/9/2024).

Keberhasilan dalam membangun konsolidasi itu akan melahirkan kondusifitas politik, sebagai modal utama dalam pembangunan daerah dan nasional.

Berkaitan dengan hal itu, sudah menjadi tugas semua untuk memberikan pemahaman kepada seluruh warga Kaltim agar terus membangun toleransi, dibalik perbedaan suku, agama, budaya dan kini ditambah dengan beda pandangan dan pilihan dalam Pilkada.

“Perhelatan Pilkada hanyalah sebuah kontestasi politik yang dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan dalam konstitusi berbangsa dan bernegara,” ungkap Pj Gubernur Kaltim dalam hal ini diwakili, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, H. Sufian Agus pada kegaitan Konsolidasi Demokrasi, di Hotel Fugo, Selasa (3/9/2024).

Sufian menekankan pentingnya konsolidasi demokrasi menuju Pilkada Serentak 2024. Konsolidasi demokrasi mencakup sejumlah aspek, mulai dari peningkatan partisipasi masyarkat dalam proses politik, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pemahaman akan nilai-nilai pluralism, hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara.

Tahapan Pilkada Serentak di Kalimantan Timur, berlangsung aman dan lancar. Saat ini telah memasuki tahapan pendaftaran Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada 29 Agustus lalu.

“Kita bersyukur, tahapan tersebut berlangsung lancar dan harapannya untuk tahapan selanjutnya, berjalan aman, damai dan lancar hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024,”terangnya

Senada, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty mengatakan kegiatan ini untuk membangun sinergitas anatara infrastruktur menjelang pilkada serentak 2024 serta terwujudnya konsolidasi demokrasi di Kaltim.

Kegiatan konsolidasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, Kesbangpol kabupaten/kota, partai politik, organisasi masyarakat.

Menghadirkan Narasumber dari IPDN, Praktisi, dan Unmul memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya konsolidasi demokrasi dalam konteks Pilkada. (Prb/ty)

Foto : Hendra