Samarinda –  Menyikapi kondisi terkini dan suasana politik nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia agar fokus menjaga stabilitas daerah. 

Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi terkini dirangkaikan dengan rapat pengendalian inflasi yang digelar secara daring, Selasa (2/9/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Presiden Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur, Seno Aji serta jajaran kepala Perangkat Daerah tampak hadir mengikuti rapat secara virtual di Ruang Heart of Borneo (HOB) Kantor Gubernur Kaltim. 

Tito menjelaskan, Presiden telah mengambil langkah cepat dengan rapat internal kabinet, berdialog dengan tokoh agama, organisasi masyarakat dan partai politik. Pesan utama Presiden, deteksi dini diperkuat, koordinasi pusat-daerah ditingkatkan, serta tegas membedakan aksi demonstrasi damai dengan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas-fasilitas umum dan penjarahan.

Para kepala daerah ia minta segera menggelar rapat forkopimda, merangkul tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga menggalakkan doa lintas agama demi menyejukkan suasana. Ia juga mengingatkan pentingnya sikap low profile pemerintah di tengah gejolak sosial.

“Stop kegiatan seremonial yang berlebihan. Jangan pesta musik, jangan flexing. Pejabat pun harus menyesuaikan cara berpakaian. Saat rakyat susah, pemerintah harus tampil sederhana,” tegasnya.

Di tengah kondisi tersebut, program pro-rakyat tetap harus dijalankan. Seperti penyaluran bansos, Gerakan Pangan Murah, hingga operasi stabilisasi harga oleh Bulog. Mendagri juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai cepat bergerak, menyikapi kondisi terkini. Termasuk Kaltim. 

“Dari laporan kami di Kaltim yakni di Kabupaten Kukar dan Paser sudah cukup baik dan mengambil langkah cepat dalam menyikapi situasi terkini,” ucapnya.

Tak lupa, Tito mengingatkan hak kebebasan berpendapat tetap dijamin Undang-Undang. Namun, pemerintah daerah wajib memastikan aksi tidak bergeser ke arah kekerasan. Ia bahkan mendorong masyarakat kembali mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW. (KRV/pt)