Samarinda – Upaya mitigasi menjadi hal yang krusial dan tidak dapat ditunda. Mitigasi bencana perlu dilakukan agar masyarakat yang tinggal di wilayah rawan dapat meminimalkan risiko kerugian maupun korban jiwa saat bencana terjadi.

Sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana. Ketika terjadi gempa atau bencana susulan, kesiapsiagaan lintas sektor harus berjalan secara optimal demi keberlangsungan penanganan pascabencana.

Pemerintah daerah diharapkan memastikan sistem peringatan dini dan jalur komunikasi tetap aktif, sementara masyarakat perlu memahami prosedur keselamatan di manapun mereka berada.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi bencana di daerah.

“Jika terjadi bencana, kami akan menyediakan tenda pengungsian, dapur umum, serta mengerahkan relawan untuk melakukan pendataan dan memberikan layanan sosial bagi korban. Dukungan psikososial juga kami siapkan agar masyarakat bisa segera kembali menjalani kehidupan normal tanpa trauma,” jelasnya saat menjadi pembicara terkait mitigasi dan tindak lanjut kebencanaan di Kaltim, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, Dinas Sosial Kaltim memiliki petunjuk teknis terkait penanganan berbagai jenis bencana, termasuk penentuan titik lokasi pengungsian dan dapur umum.

“Kami sudah menyiapkan relawan-relawan di lapangan. Selain itu, kami juga telah bersinergi dengan BPBD, BMKG, TNI, Polri, dan berbagai pihak lainnya,” tambah Rasidin.

Selain kesiapan di tingkat provinsi, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan di tingkat masyarakat melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB). Program ini bertujuan membekali warga agar lebih tanggap dan siap menghadapi situasi darurat.

“Melalui KSB, masyarakat dilatih agar mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana, termasuk dalam hal evakuasi dan distribusi logistik. Pemerintah provinsi juga siap melakukan backup logistik untuk seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” ujar Rasidin.

Menurutnya, karakteristik bencana di Kalimantan Timur berbeda dengan wilayah Jawa yang rawan gempa. Di Kaltim, bencana yang kerap terjadi umumnya berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

Selain itu, Dinas Sosial juga telah menyiapkan logistik di tingkat kabupaten/kota untuk mempermudah penanganan cepat saat bencana terjadi. Sosialisasi dan simulasi kebencanaan pun rutin dilaksanakan, termasuk di sekolah-sekolah.

“Kami harus bekerja bersama, dari semua perangkat daerah, stakeholder, hingga dunia usaha. Kolaborasi menjadi kunci agar penanggulangan bencana di Kalimantan Timur berjalan efektif,” pungkas Rasidin. (Prb/ty)