Samarinda -  Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi pangan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara nasional secara virtual, Selasa (10/6/2025).

Rapat ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dan dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta dihadiri oleh berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga terkait.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa di Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini dalam paparannya mengatakan bahwa pada minggu pertama bulan Juni 2025, terdapat perkembangan positif di sebagian besar wilayah Indonesia.

Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 12 provinsi mengalami kenaikan, dan satu provinsi tercatat stabil. Penurunan IPH ini menjadi sinyal bahwa upaya pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah bersama pusat mulai menunjukkan hasil yang nyata.Meski demikian, beberapa komoditas seperti beras dan daging ayam ras mengalami kenaikan harga secara nasional.

Harga beras tercatat naik sebesar 0,72 persen dibandingkan bulan Mei 2025, namun masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, daging ayam ras mengalami kenaikan 1,12 persen, meskipun harganya masih di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

“Di sisi lain, komoditas seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit mengalami tren penurunan harga. Bawang putih turun sebesar 5,39 persen, bawang merah turun 4,04 persen, dan cabai rawit bahkan mengalami penurunan harga sebesar 8,55 persen dibandingkan bulan sebelumnya,” jelas Pudji.

Dalam rakor tersebut, Badan Pangan Nasional juga turut menyampaikan serangkaian langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di tengah kondisi cuaca dan distribusi yang menantang. Upaya yang dilakukan antara lain pemantauan dan pengawasan pangan, fasilitasi distribusi logistik, gerakan pangan murah di berbagai daerah, pembangunan kios pangan, serta penyaluran SPHP jagung.

“Sampai saat ini, realisasi pengadaan gabah kering panen telah mencapai 3,3 juta ton, sementara realisasi beras mencapai 725 ribu ton. Total pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 tercatat sebanyak 2,51 juta ton, dan stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog kini telah mencapai 4 juta ton,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa.

Tak hanya soal beras, perhatian juga difokuskan pada komoditas minyak goreng. Perum Bulog dilaporkan telah aktif mendistribusikan Minyakita secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan berbagai supplier. Distribusi dilakukan melalui jaringan distributor utama serta ritel pangan resmi (RPK) guna menjangkau pasar tradisional dan toko pengecer di seluruh daerah.

Menutup rapat koordinasi, Wamendagri mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk terus mendukung dan mengakselerasi pelaksanaan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan Tiga Juta Rumah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, penguatan Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, yang semuanya ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut berpartisipasi aktif dalam rakor ini, dengan kehadiran Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltim dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM serta perwakilan Perangkat Daerah terakit Hal ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung langkah strategis nasional dalam penguatan ketahanan pangan. (cht/pt)

foto : Bagus