Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat komitmennya untuk mewujudkan birokrasi modern dan adaptif melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Analisis Jabatan (Anjab) Tahun 2025. Acara yang digelar oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim bertempat di Aula Olah Bebaya, Rabu (19/11). 

Rakor ini menjadi momentum penting untuk ini menjadi langkah strategis dalam menata sumber daya manusia (SDM) yang semakin adaptif  dan aparatur berbasis data. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim yang berperan dalam penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Dalam sambutannya, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa analisis jabatan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan kepegawaian.

“Analisis jabatan ini sangat penting. Inilah awal proses dari rekrutmen, perpindahan pegawai, hingga penyusunan sistem kerja termasuk integrasinya dengan e-SAKIP,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan bahwa kejelasan uraian jabatan, fungsi, serta beban kerja yang terukur sangat menentukan efektivitas organisasi. Tanpa data jabatan yang akurat, pemerintah daerah akan kesulitan dalam merencanakan kebutuhan pegawai, meningkatkan kompetensi, maupun memastikan distribusi kerja yang proporsional.

“Dengan adanya analisis jabatan dan beban kerja, kita bisa memastikan struktur organisasi berjalan efisien, tidak tumpang tindih, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” lanjutnya.

Iwan menekankan bahwa Anjab dan ABK bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen strategis untuk mendukung transformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akuntabel.

Rakor ini juga menjadi ruang evaluasi bersama bagi perangkat daerah untuk berdiskusi mengenai tantangan penyusunan Anjab/ABK, pembaruan regulasi, penyelarasan data jabatan, hingga integrasi dengan sistem informasi kepegawaian dan kinerja. (ade/pt)