Samarinda-Menanggapi hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023-2024, secara umum, kinerja pemerintah terlihat sudah sesuai dengan laporan yang disampaikan Oleh Gubernur Kalimantan Timur  Rudi Masud saat Rapat Parimurna DPRD Kaltim ke  9 . (14/3)

Meskipun laporan ini mencakup periode tahun 2023-2024, tim pemerintah menyampaikan laporan tersebut pada 2025 dengan fokus pada kinerja yang telah tercapai.

Menurut Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kinerja secara keseluruhan cukup memuaskan, dengan rata-rata pencapaian di atas 95%, bahkan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. 

"Intinya dari presentasinya sangat baik,Kita lihat, yang utama kita adalah program kami, ini adalah gratis sekolah ya, berkaitan dengan pendidikan gratis, kesehatan masyarakat kita, infrastruktur, dan tentunya lebih banyak pelayanan publik, bukan untuk pelayanan pribadi. Karena untuk pelayanan pribadi, kita akan support, bantu di sana, tetapi kami bagaimana untuk pelayanan publik ini lebih ditamahkan, terutama berkaitan dengan sumber daya manusia" Ujar Harum

Ke depan, diharapkan pencapaian tersebut akan semakin meningkat, dengan terus mengoptimalkan kinerja dan berbagai indeks yang ada.

Pada kesempatan ini, ada beberapa pertanyaan terkait program-program yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah program rumah layak hunyi yang sebelumnya digagas. 

Gubernur Kaltim juga menerangkan program tersebut akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan saat ini, prioritas utama adalah meningkatkan layanan publik, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur. Program-program tersebut, seperti sekolah gratis, menjadi fokus utama, bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi lebih untuk masyarakat secara luas.

Rudi Masud menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan keyakinan bahwa peningkatan kualitas SDM akan berdampak langsung pada produktivitas yang lebih tinggi. 

Pencapaian indeks SDM yang lebih baik pada tahun 2025 juga menjadi salah satu target pemerintah, dengan harapan dapat mempercepat akselerasi pembangunan di berbagai sektor.

Namun, dalam hal program gratis sekolah, ada pertanyaan terkait aksesibilitas bagi seluruh mahasiswa. Dikatakan bahwa saat ini, program gratis sekolah hanya bisa dinikmati oleh mahasiswa dari program studi (prodi) dengan akreditasi A. 

Hal ini menjadi perhatian bagi sebagian pihak yang menginginkan agar program tersebut dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa di berbagai prodi.

Ke depan, pemerintah optimis bahwa sektor pendidikan dan kesehatan akan semakin berkembang, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.