Samarinda – Upaya memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya diwujudkan oleh Diskominfo Kaltim dengan menggelar Coaching Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahap I Tahun 2026, bertempat di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam mempersiapkan pelaksanaan evaluasi EPSS tahun 2026. Fokus utama coaching diarahkan pada pembahasan domain-domain penilaian EPSS, mulai dari kualitas data, kelembagaan, hingga penyelenggaraan statistik sektoral yang selaras dengan statistik nasional.

Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Ika Wahyuni, menjelaskan bahwa proses inventarisasi bukti dukung EPSS tahun 2026 telah mulai dilakukan. Melalui coaching ini, perangkat daerah diajak untuk bersama-sama menginput serta melengkapi bukti dukung sesuai dengan indikator pada masing-masing domain EPSS.

“Kami sudah mulai menginventarisir bukti dukung EPSS 2026. Hari ini kita akan sama-sama memasukkan bukti dukung dan mulai menyisir satu per satu domain EPSS,” ujar Ika.

Ia berharap perangkat daerah nantinya dapat segera aktif memasukkan bukti dukung sebagai bagian dari proses evaluasi. Coaching EPSS Tahap I ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Syahril, Pranata Komputer Madya.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa evaluasi EPSS yang akan dilaksanakan merupakan instrumen untuk mengukur penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah provinsi.

“Evaluasi EPSS ini sudah kami sampaikan sejak Desember lalu. Evaluasi akan mengukur penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah provinsi. Diharapkan nilai yang diperoleh semakin meningkat, sehingga apa yang sudah didiskusikan dan disiapkan perlu terus dievaluasi,” jelasnya.

Melalui kegiatan coaching ini, Diskominfo Kaltim mendorong terbangunnya sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola statistik sektoral yang terintegrasi, berkualitas dan akuntabel. Upaya ini diharapkan mampu mendukung penyediaan data yang andal sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah di Kalimantan Timur. (cht/pt)