Kutai Barat – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang Berdaya Saing untuk Mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.”

Tema tersebut selaras dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur bahwa tahun 2025 merupakan momentum strategis menuju Generasi Emas. Rakor ini menjadi forum penting untuk menyinergikan kebijakan lintas daerah dalam menjawab berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi. Termasuk di dalamnya isu transformasi ekonomi hijau serta pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur per Agustus 2024 mencapai 1.976.447 orang. Angka ini meningkat sebanyak 129.152 orang dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat 1.847.295 orang.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dan berbagi gagasan untuk memperkuat kebijakan di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi, Acara berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Rabu (18/6/2025).

Rozani juga mengungkapkan bahwa “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada tahun 2024 tercatat sebanyak 107.022 orang atau sebesar 5,14%. Angka ini menurun sebesar 0,17 persen atau sekitar 3.457 orang dibandingkan Agustus 2023. Adapun sektor yang mencatatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, pertanian, dan pertambangan,” Jelasnya.

Rozani menambahkan dari  sisi status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di Kaltim paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 53,86 persen. Sedangkan status pekerjaan terendah adalah pekerja bebas di sektor pertanian, yakni hanya 0,97 persen.

“Tercapainya target kinerja perluasan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran, pengentasan penduduk miskin, mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2025-2029,” ungkap Rozani.

Memasuki hari kedua, rakor diisi dengan pemaparan dari sejumlah narasumber kementerian dan lembaga pusat, di antaranya: Mohammad Mustafa Sarinanto, Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Lisadarti, Koordinator Pembinaan Hubungan Kerja dari Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker,Conrita Ermanto, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, yang memaparkan kesiapan tenaga kerja lokal dalam mendukung operasionalisasi IKN, Elly Uswatun Kasanah, Statistisi Ahli Madya BPS Kaltim, yang menjelaskan proyeksi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) berbasis data. (tp/pt)