Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim menggelar Rapat Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang dibiayai melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tahun 2024 di Hotel Platinum Grand Ballroom 2, Rabu (20/11/2024).

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan RLH bagi masyarakat.

"Output kita untuk Rumah Layak Huni (RLH) telah mencapai 348 unit dengan total dana sekitar Rp39 miliar. Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi kontribusi dari perusahaan-perusahaan dan pihak Kodam di Kaltim yang telah mendukung program ini," ungkap Arief.

Arief menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih banyak masyarakat Kalimantan Timur yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan penghasilan, ketiadaan lahan, serta status ekonomi yang tergolong kurang mampu.

Untuk itu Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan melalui program RLH. Dirinya membeberkan, Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap, yaitu: angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 6,31 persen, Tahun 2023 sebesar 6,19 persen, dan diharapkan tahun 2024 Indeks angka kemiskinan menurun menjadi 5,78 persen.

"Tahun 2025 Menjadi 5,67 persen dan Tahun 2026 Menjadi 5,5 persen,"jelasnya.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, Indeks angka Rumah Layak Huni mencapai 73,18 persen, naik sekitar 2,84 persen dari tahun sebelumnya. 

Selain itu Pemerintah Prov. Kaltim Melalui koordinasi Badan Pengelola Rumah Layak Huni dan instansi/stakeholder terkait telah membangun sebanyak 306 Unit, pencapaian ini dapat mengurangi angka Rumah Tidak Layak Huni sebesar 0,09 persen 

"Masih terdapat 26,73 persen yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni,"tambahnya. 

Arief menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan stakeholder terkait dalam menyukseskan program ini. 

"Dengan koordinasi yang baik, kita berharap program RLH tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Rapat dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankkan serta perusahaan-perusahaan yang di Kalimantan Timur. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan RLH di Bumi Etam.(rey/pt)