Kukar – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim di Ballroom Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (15/5/2025).

Salah satu poin penting yang dibahas adalah program "Internet Desa Gratis" yang diharapkan dapat mengatasi tantangan geografis Kaltim yang luas.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyoroti permasalahan blankspot serta keterbatasan akses listrik di sejumlah desa.

"Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih ada daerah yang belum punya listrik. Kita masih punya PR 58 desa yang belum teraliri listrik," ujarnya.

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa desa-desa ini tetap harus memiliki kesempatan untuk mengakses dunia luar.

"Apakah kita harus menunggu desa itu ada aliran listriknya dulu untuk bisa mengenal dunia luar, untuk bisa berakselerasi dalam mengetahui perkembangan zaman? Tentu tidak," tegasnya.

Untuk mengatasi hal ini, pola penyediaan jalur internet akan menggunakan Fiber Optic, namun untuk kawasan yang tidak terjangkau jaringan kabel, akan dibantu dengan  tenaga surya.

Kebijakan ini diharapkan dapat membuat biaya akses internet lebih murah, terutama bagi desa-desa yang belum teraliri listrik.

Rakor ini diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam implementasi program internet gratis di desa.

Sri Wahyuni menekankan pentingnya kerja sama dengan Diskominfo kabupaten dan kota untuk menjalankan program ini.

"Kami berharap program provinsi ini mendapat supervisi, pendampingan, dan pengawasan dari kabupaten dan kota," katanya.

Dengan identifikasi masalah yang jelas, program internet gratis dari Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, menyatakan komitmen Pemkab Kukar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi informasi.

"Kami percaya konektivitas yang kuat akan menjadi pondasi bagi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, dan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Dafip mengakui bahwa di era digital ini, ketersediaan internet bukan hanya soal teknis, melainkan aspek mendasar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, layanan publik, literasi masyarakat, hingga kualitas hidup warga pedesaan. Kukar akan terus berupaya mendorong infrastruktur digital hingga pelosok desa, meskipun masih menghadapi tantangan seperti daerah lemah sinyal dan keterbatasan perangkat.

Ia berharap semangat kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pihak swasta dapat mempercepat transformasi digital. (Prb/ty).