Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya menekan angka kemiskinan daerah dengan salah satu program utamanya, pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Sejak dimulainya program ini pada tahun 2022, Pemprov Kaltim telah berhasil membangun 321 unit RLH di 10 kabupaten/kota, yang diyakini berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan di Benua Etam.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Irhamsyah menyampaikan bahwa program RLH ini dilakukan melalui kerja sama pentahelix dengan melibatkan pihak swasta dan instansi vertikal. 

“Salah satu indikator warga miskin itu, bisa kita lihat dari kondisi rumahnya. Jadi Pemprov membantu mengintervensi dari sisi itu, kita bangunkan rumah yang layak huni untuk meningkatkan taraf hidup agar mampu keluar dari jerat kemiskinan,” jelas Irhamsyah atau yang akrab disapa Iing saat menjadi narasumber dalam Jumpa Pers yang digelar oleh Diskomindo Kaltim, Jumat (23/8/2024). 

Angka kemiskinan di Kaltim pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,11 persen. Perkembangan terbaru pada Maret 2024 menunjukkan penurunan menjadi 5,78 persen, atau berkurang sebesar 0,33 persen.

Sejak dimulainya program pembangunan RLH pada 2022, Pemprov Kaltim berhasil membangun sebanyak 321 unit rumah di 10 kabupaten/kota. Iing menegaskan, dana dari program RLH ini tidak menggunakan APBD Kaltim. Melainkan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

“Ada sebanyak 38 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, perbankan dan lainnya yang menyalurkan dana CSR-nya untuk pembanguna RLH,” tambah Iing.

Dalam pelaksanaannya, program RLH ini menyediakan dua tipe desain rumah, yaitu tipe 36 dengan konstruksi beton dan tipe 45 dengan konstruksi kayu. Selain pembangunan rumah, para penerima manfaat program ini juga mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, seperti pengolahan pangan, pertukangan, dan cukur, untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan menghasilkan pendapatan.

“Kan jangan sampai rumahnya sudah layak huni, tapi mereka tetap tidak berpenghasilan. Jadi kita bekali dengan pelatihan dan modal usaha,” pungkas Iing. (KRV/pt)