Infrastruktur

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

TRANSPORTASI DARAT

Jaringan di jalan provinsi Kalimantan Timur saat ini mencapai 8.189,78 Km, baik yang dibangun Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah adalah sebesar 52,53 Km per 1000 Km². Jaringan jalan lintas Kalimantan di Wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokan menjadi tiga poros yaitu :

Poros Selatan

menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redep - Tanjung Selor.

Poros Tengah

menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.

Poros Utara

menghubungkan kawasan Samarinda - Sangatta - Muara Wahau - Berau - Bulungan, jaringan jalan ini tengah di upayakan untuk mencapai kabupaten Malinau dan Nunukan.

TRANSPORTASI SUNGAI

Sistem transportasi sungai ini berkembang di sepanjang sungai Mahakam hingga ke hulu, yang menghubungkan daerah pantai Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong hingga pedalaman Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Barat.
Sungai-sungai lain yang digunakan sebagai sarana transportasi adalah Sungai Sangatta, Sungai Bengalon, Sungai Kandilo dan Sungai Telake.
Di Kaltim bagian Utara terdapat terdapat Sungai Kelay dan Sungai Sengah yang menghubungkan Tanjung Reded ke daerah pedalaman di kabupaten Berau. Sungai Kayan, Sungai Sesayap dan Sungai Sembakung menghubungkan daerah pantai dengan daerah-daerah pedalaman masing-masing di Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan.

TRANSPORTASI LAUT

Transportasi Laut di Kalimantan Timur hingga saat ini masih mendominasi orang dan barang, terlebih untuk angkutan barang antar pulau serta ekspor dan impor. Setidaknya ada 15 pelabuhan laut.

TRANSPORTASI UDARA

Di provinsi yang memiliki daerah-daerah pengeboran minyak, batubara dan lain-lain, mobilitas antar daerah terutama untuk tujuan Jakarta sangatlah tinggi. Di Kalimantan Timur terdapat 53 buah Pelabuhan Udara, satu diantaranya adalah Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan dan 15 buah berstatus domestik, selebihnya berstatus perintis.

Pembangunan infrastruktur terdiri dari dua:

Infrastruktur fisik yang mencakup jalan, jembatan, telekomunikasi, bandara, pelabuhan laut, instalasi air minum, dan listrik.
Infrastruktur ekonomi mencakup perbankan, asuransi, Lembaga Penjaminan Kredit dan lembaga keuangan nonbank lainnya.

Infrastruktur Fisik terdiri dari :

Pembangunan Pelabuhan Nusantara Nunukan
Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Laut Malundung Tarakan
Penyelesaian Landasan Pacu Bandara Juwata Tarakan
Penyelesaian Pembangunan Jembatan Tering Seberang Kubar
Penyelesaian Poros Tengah ( Kukar – Kubar )
Pembangunan Waduk Lambakan
Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda – Tenggarong, Samarinda – Bontang – Sengata – Bengalon - Maloy
Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan
Pembangunan Jaringan Kereta Api rute Balikpapan – Tenggarong – Sebulu – Kota Bangun
Penyelesaian Pelabuhan Sungai Nyamuk / Pulau Sebatik
Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan
Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Nunukan
Pembangunan Pos Lintas Batas Laut ( PLBL ) Lamijung
Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy / Kawasan Industri Maloy
Penyelesaian Pembangunan Jembatan Mahakam II & Mahulu Samarinda
Pembangunan Jalan Km 37 Samboja – Petung Kabupaten PPU
Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda
Pemindahan Bandara Temindung ke Sungai Siring Samarinda
Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Sepinggan Balikpapan & Pembangunan Terminal Internasional
Pembangunan Jembatan Pulau Balang Balikpapan

Infrastruktur Ekonomi terdiri dari :

Pembangunan irigasi bagi wilayah yang potensial dalam pengembangan pertanian
Pembangunan terminal agribisnis di setiap kecamatan & terminal induk agribisnis di setiap Kabupaten
Pengembangan dunia perbankan (Bank milik pemerintah / Bank milik Swasta) untuk menjangkau seluruh wilayah / pusat pusat pertumbuhan baru
Pengembangan Bank perkreditan Rakyat (BPR) yang menjangkau semua desa
Pembentukan lembaga penjamin kredit untuk pengembangan ekonomi kerakyatan